BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Kementerian Sosial pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2021. Hal ini mesti jadi dorongan untuk terus membenahi tata kelola bantuan sosial.

BPK memperoleh temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja non-program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di 80 K/L senilai Rp 12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan,

KPK mengimbau setiap instansi pemerintah agar menghindari praktik suap dalam memperoleh opini WTP. KPK juga mengingatkan otoritas pemeriksa keuangan agar tak menyalahgunakan kewenangannya.

Anggota II BPK, Agus Joko Pramono berfoto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Kepala BKPM Thomas Lembong dalam rangka penyerahan LHP atas Laporan Keuangan 2018, di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).