Putusan MK menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Salah satunya ialah karena pengalaman membuat ”omnibus law” masih sangat baru di Indonesia. Wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan.

Pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakakan cacat formil. Sesuai putusan MK, maka pemerintah akan lakukan persiapan perbaikan aturan pembentukan UU Cipta Kerja.