Kelahiran Perppu Cipta Kerja memantik polemik, salah satunya terkait aspek kegentingan yang menjadi syarat penerbitan perppu.

Mekanisme panjang perlu ditempuh untuk membahas Perpu Cipta Kerja, sedangkan masa persidangan III 2022-2023 berakhir dua minggu lagi. Kelambanan DPR dikhawatirkan sebagai tindakan disengaja guna memuluskan persetujuan,

Penerapan metode omnibus dapat memperkuat keterhubungan antarsektor negara. Namun, penerapannya juga membuka risiko luputnya poin-poin penting. Apalagi jika pembuatannya kurang inklusif dan berlangsung singkat.

Perkembangan teknologi yang pesat dan cepat menciptakan begitu banyak perubahan di segala sektor. Sayangnya, ragam aturan yang ada belum mampu mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut.

Pemerintah menjadikan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai ”senjata” untuk menghadapi ketidakpastian global yang diperkirakan berlanjut pada tahun 2023.

Meski mengurangi satu undang-undang dari daftar ”omnibus law”, muatan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 relatif sama dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No 11/2020 hanya berganti baju menjadi perppu.

Hukum selalu koheren dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan belum tentu bersukmakan keadilan. Paradigma seperti ini harus dimiliki oleh lulusan fakultas hukum sehingga mereka layak disebut sarjana hukum.

Undang-undang serta perppu tentang cipta kerja melegitimasi fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi. Kemudahan itu diharapkan mempercepat penggelaran layanan teknologi 5G.