Baru saja rampung soal “ruwetnya” administrasi empat pulau di wilayah Aceh-Sumatera Utara yang sempat ramai, kini muncul masalah serupa.

Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menggelar SPMB secara berkeadilan, transparan, dan akuntabel demi memastikan hak pendidikan anak.

Setelah diminta melakukan efisiensi dan realokasi APBD, anggaran 24 pemda diklaim sudah cukup untuk menggelar PSU pilkada. Maka, tak diperlukan dana dari APBN.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan, para kepala daerah dipilih oleh rakyat sehingga mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang tidak efisien.

Gelombang digitalisasi akan berdampak terhadap aparatur sipil negara. Bukan tak mungkin jumlah mereka akan berkurang.

Anggota Komisi II DPR menerima laporan pelanggaran netralitas di pilkada di beberapa daerah, seperti Banten, Jateng, dan Sumut.

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah dan K/L terkait atas kerja keras dalam menjaga inflasi tetap terkendali.