DPR menggagas perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional. Publik menanti naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas untuk dikaji bersama demi kemajuan pendidikan.

Sekat yang memisahkan sekolah formal dan nonformal perlu dihapuskan agar misi besar pemerintah mewajibkan belajar 13 tahun dari PAUD sampai SMA bisa tercapai.

Usulan perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional diambil alih DPR setelah inisiasi pemerintah ditolak tahun 2022. Perubahan dibutuhkan untuk perbaikan pendidikan.

Penguatan literasi dan numerasi sebagai keterampilan fondasional telah menjadi fokus kebijakan pendidikan, tetapi kurang ambisius. Ini harus diperkuat dengan menjadikan PAUD sebagai agenda prioritas nasional.

Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?

Kebinekaan penting untuk dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang inklusif. Pendidikan agama di sekolah diharapkan mampu mengakomodasi hak seluruh peserta didik.

RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah saat ini seolah menggantung. Sebelumnya, Kemendikbudristek menargetkan RUU tersebut bisa disahkan tahun 2023. Publik terus mengawalnya, termasuk LPTK.