Parsa, ”chatbot” di situs www.dpr.go.id, tampil layaknya asisten. Sayangnya, setiap diajukan permintaan draf rancangan undang-undang, kata maaf yang meluncur.

DPR sahkan empat UU tentang APBN, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Keimigrasian.

Apakah DPA yang akan dibentuk justru dipersiapkan untuk Presiden Jokowi setelah tidak menjabat lagi sebagai Presiden?

Hal yang dikhawatirkan justru orang yang ditunjuk duduk di Dewan Aglomerasi tidak memahami masalah perkotaan.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan DPR berkomitmen menunaikan tugas konstitusi di akhir masa tugasnya di 2024.

Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, selama periode kedua Presiden Jokowi, diperkirakan berlanjut pada 2024.

MK diminta untuk membatalkan UU Kesehatan terbaru oleh Sekber Organisasi Profesi Kesehatan. Namun, perkumpulan sejenis juga meminta MK untuk mempertahankan UU tersebut. Suara kalangan profesi medis pun terpecah.

Pemerintah menunggu naskah RUU Jakarta yang mengusulkan gubernur ditunjuk presiden. Usulan itu menuai penolakan warga Jakarta.