Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Draf lama RKUHP dianggap memperkuat stigma disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca kondisi spesial kalangan disabilitas. 

Memuat data...

Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas kembali RKUHP pada 2021 ini. Kedua lembaga pembuat UU itu berjanji membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Memuat data...

Untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), DPR akan mengadakan sejumlah diskusi publik di mana DPR akan lebih banyak mendengar kecuali ditanya atau perlu klarifikasi. 

Memuat data...

Pada era Majapahit dan Hindia Belanda, persoalan penghinaan terhadap pejabat diatur lengkap beserta hukuman bagi pelanggar. Kini, tiga perempat abad usia kemerdekaan, persoalan penghinaan ini tetap jadi polemik.

Memuat data...

ICJR dan Formappi menilai, apabila DPR dan pemerintah kelak satu suara untuk hanya membahas 14 isu krusial di RKUHP, hal itu adalah bentuk penyimpangan. Pembahasan berujung penolakan pada 2019 harus dijadikan pelajaran.

Memuat data...

”Kami hanya membahas pasal-pasal krusial dan hasil sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Saya tegaskan lagi bahwa DPR tidak akan membongkar ulang pasal per pasal,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery soal RKUHP.

Memuat data...

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah disahkan, KUHP diharapkan bisa menjadi utama dalam perumusan delik ataupun ancaman pidana.

Memuat data...

Rancangan KUHP yang akan diserahkan pemerintah kepada DPR berbeda dengan draf yang telah disetujui pada September 2019. Pemerintah ingin menyerap aspirasi publik untuk perubahan sejumlah pasal di RKUHP.

Memuat data...

Pemerintah menjanjikan publik bisa mengakses draf RKUHP yang baru pada bulan Juli. Draf itu disosialisasikan pada Juli hingga September untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum diformulasikan ulang.

Memuat data...

Sejumlah anggota Komisi III DPR berjanji akan inklusif menyerap aspirasi masyarakat tatkala RKUHP dibahas bersama pemerintah. Namun, mereka juga meminta agar tak ada pihak yang merasa paling benar pada proses ini.

Halaman 1