Pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam diduga mengejar target agar pengesahannya dapat dilakukan dalam rapat paripurna sebelum masa reses DPR.

Tindakan orang tidak dikenal yang mendatangi kantor Kontras diduga merupakan teror terhadap gerakan koalisi masyarakat sipil yang menolak revisi undang-undang TNI.

Sebenarnya seperti apa rekam jejak TNI dari era Orde Lama hingga saat ini? Bagaimana kebijakan setiap presiden terhadap keterlibatan TNI di ranah sipil?

Tiga perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menerabas masuk ruang tempat rapat Panja DPR-pemerintah yang membahas revisi UU TNI, di Hotel Fairmont, Jakarta.

Dalam DIM RUU TNI yang disusun pemerintah, pelaksanaan operasi militer selain perang atau OMSP akan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Setelah 20 tahun, UU TNI direvisi. Revisi diharapkan mendorong TNI menjadi militer yang efektif dan adaptif. Namun, hal itu tak terlihat dalam usulan revisi.

Cegah dwifungsi TNI, operasi militer selain perang atau OMSP perlu diatur dengan UU. Di DIM RUU TNI, pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan PP atau perpres.

Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan Undang-Undang TNI. Kita berharap perubahan tetap dalam koridor supremasi sipil atas militer.