Berembus mulai November 2024, rencana pembahasan rancangan undang-undang tentang amnesti pajak kini kembali mencuat. Bagaimana duduk perkaranya?

Ada 67 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan beberapa di antaranya menjadi sorotan. Selain daya kritik, publik juga harus menyiapkan bukti yang kuat.

Selain RUU Perampasan Aset, RUU Polri, RUU BUMN, dan RUU Danantara juga masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU Perampasan Aset dan RUU yang termasuk Prolegnas Prioritas 2025 lainnya juga dimasukkan dalam luncuran Prolegnas Prioritas 2026.

Pemerintah baru akan mendorong RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2026. Belum jelas apakah pemerintah atau DPR yang akan menginisiasi penyusunan RUU itu.

RKUHAP akan disahkan pada akhir tahun 2025. Artinya, pembahasan RUU Perampasan Aset kemungkinan baru bisa dimulai pada awal tahun 2026.

DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.

DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.