Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan agar pemekaran betul-betul menjadi bagian integral penyejahteraan masyarakat Papua. Kondisi kondusif pun diperlukan dalam membangun kesejahteraan Papua.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menuturkan, Mendagri telah menyampaikan sejumlah nama, tetapi semuanya belum final karena masih diverifikasi. Dari sejumlah nama, satu calon disebut-sebut adalah Rektor Uncen Papua.

DPR sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah siap membahas RUU itu bersama dengan DPR.

Sejarah pemekaran Papua dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda dalam bentuk distrik. Terakhir pada tahun ini ada tambahan tiga provinsi baru di Papua. Diharapkan tak ada lagi napas ”trial and error”.

DPR merancang pembentukan lima provinsi baru di bumi Papua. Setelah mengesahkan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan mengusulkan Papua Barat Daya, DPR akan mengajukan pembentukan Papua Utara.

Pembahasan RUU Pembentukan Papua Barat Daya dipastikan tak memakan waktu lama. Bahkan, menurut Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, tinggal ganti judul karena hal prinsip lainnya sama dengan tiga RUU DOB Papua sebelumnya.

Pemekaran Papua Barat ini tidak hanya berlangsung 1-2 tahun, tetapi juga selama 20 tahun diperjuangkan oleh para tokoh di Papua Barat.

Setelah membentuk tiga provinsi baru di Provinsi Papua, DPR kini mengusulkan lagi pemekaran baru untuk Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan, nantinya akan ada provinsi baru, yaitu Papua Utara.