Sejak tahun 2004 hingga 2022, dari total 1.519 tersangka, ada 521 tersangka memiliki irisan dengan politik, mulai dari anggota legislatif (DPR RI dan DPRD) hingga kepala daerah (gubernur, wali kota, ataupun bupati).

Penyidik Kejaksaan Agung berdalih masih fokus memeriksa saksi dan pemberkasan.

Pengamat melihat perilaku korupsi untuk menghimpun kekuatan politik, seperti diduga dilakukan Bupati Kapuas dan istrinya, seolah sudah menjadi tradisi. Perlu ada perbaikan dari sisi bantuan dana untuk partai politik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan adanya indikasi penyimpangan tunjangan kinerja di institusi yang dipimpinnya. Ia juga membenarkan dugaan keterlibatan sejumlah pegawai internal di Kementerian ESDM dalam kasus itu.

Pihak KPK menyampaikan sudah ada tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum bersedia mengungkapkannya karena proses penyidikan masih bergulir.

KPK memang masih memiliki sejumlah kewenangan khusus, tetapi independensinya sudah tidak seperti dulu. Diperlukan penguatan pengawasan agar KPK tetap bekerja sesuai dengan rel dan cita-cita reformasi.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menurunkan kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan publik berperan penting pada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik?

Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.