Di luar peristiwa pelanggaran berat HAM, penghilangan paksa terjadi di berbagai peristiwa, termasuk demo mahasiswa Agustus 2025.

Penyembuhan trauma 1965 bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari kerja besar bangsa.

Bagaimana akhir penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini? Sebagai orang awam, saya berpikir sebenarnya apa yang menjadi hambatan?

Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM 1998 yang terjadi saat reformasi masih berhenti di penyelidikan. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat untuk menuntaskannya.

Kontras mencatat 45 peristiwa penghilangan nyawa akibat ”extrajudicial killing” serta berbagai pelanggaran lainnya, termasuk terkait Proyek Strategis Nasional.

Menteri HAM Natalius Pigai mengaku siapkan 200 program untuk dikerjakan. Satu programnya saja butuh Rp 8,3 triliun. Pigai mengaku bisa buat 1.000 program lagi.

Peristiwa yang terjadi di negara dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab meninggalkan trauma berkepanjangan.

Komnas HAM sudah pernah menyampaikan pentingnya program pemulihan hak korban kasus HAM berat masa lalu dilanjutkan.