Mahkamah Agung membantah tudingan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, terkait dugaan tukar guling putusan perkara peninjauan kembali sengketa Partai Demokrat dengan kasus korupsi di MA.

Selain Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Liliek Prisbawono, Komisi Yudisial bakal memanggil majelis hakim PN Jakpus yang mengadili perkara gugatan Prima, yakni T Oyong, H Bakri, serta Dominggus Silaban.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengingatkan Denny Indrayana, bahkan menilainya layak dijatuhi sanksi. Sebagai pengacara, Denny seharusnya tahu putusan hakim sebelum dibacakan, statusnya rahasia.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suharto, mengatakan, berkas kasasi Partai Rakyat Adil Makmur sudah diterima oleh Bagian Umum MA.

Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia Titi Anggraini menuturkan, pihaknya segera mengajukan uji materi Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ke MA.

Sekretaris MA Hasbi Hasan ajukan praperadilan ke PN Jaksel untuk menguji sah atau tidak penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengurusan perkara di MA. Hingga saat ini, Hasbi belum ditahan oleh KPK.

Hampir seluruh level jabatan dengan berbagai posisi terlibat di dalam jual-beli perkara di Mahkamah Agung. Hal itu mengindikasikan telah terjadinya kerusakan secara sistematis di MA pascakasus pengurusan perkara.

KPK memeriksa Hasbi dan Dadan, dua tersangka baru dalam kasus dugaan penerimaan suap untuk pengurusan perkara di MA. KPK memberikan kesempatan kepada keduanya untuk membuktikan sebaliknya dari apa yang disangkakan KPK.