"Ini membuka peluang untuk mendorong Badan Musyawarah mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sosialisasi RKUHP oleh pemerintah kali ini diharapkan tak mengulang model sosialisasi pada 2021. Saat itu, peserta sosialisasi dicurigai hanyalah pihak-pihak yang sudah sepaham dengan pemerintah.

Hingga kini belum ada kepastian bahwa setiap masukan publik akan dibahas oleh pemerintah dan DPR pada pembahasan RKUHP. Sebab, pemerintah dan DPR yang akan menilai urgensi dan rasionalitas masukan tersebut.

Sesuai mekanisme di DPR, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP dipastikan tidak akan disahkan sebelum 17 Agustus. Hal ini berarti RKUP baru disahkan setelah 17 Agustus 2022.

Dalam RKUHP, pemerintah bersama DPR merancang jalan tengah di antara dua mazhab terkait hukuman mati. Namun, ada sejumlah hal yang dikritisi. Tantangan berat juga menanti jika jalan tengah pidana mati itu disetujui.

Dewan Pers meminta pemerintah membuka kembali ruang partisipasi publik yang bermakna dan seluas-luasnya. "Carry over" atau lungsuran jangan dipakai sebagai alasan pembenaran.

Hasil jajak pendapat ”Kompas pada akhir Juni 2022 didapati, mayoritas responden (89,3 persen) mengaku tidak tahu soal rencana pengesahan RKUHP. Pemerintah dan DPR tak hanya sosialisasi, tetapi juga harus libatkan publik.

Pembahasan RUU Pembentukan Papua Barat Daya dipastikan tak memakan waktu lama. Bahkan, menurut Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, tinggal ganti judul karena hal prinsip lainnya sama dengan tiga RUU DOB Papua sebelumnya.