Catatan Amnesty International Indonesia, sepanjang Januari-Juni 2025, setidaknya 104 pembela HAM menjadi korban serangan yang terekam dalam 54 kasus.

Informasi yang diperoleh ”Kompas” menyebutkan, pemerintah belum benar-benar siap karena penyusunan DIM RKUHAP belum rampung.

Dalam sidang uji formil UU TNI di gedung MK, dua ahli hukum tata negara menyatakan ada banyak kesalahan prosedur di dalam proses pembentukan UU tersebut.

Salah satu poin penting dalam RKUHAP adalah hilangnya tumpang tindih wewenang dan intervensi antarlembaga penegak hukum.

Selama 20 tahun lebih RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tak kunjung disahkan jadi undang-undang. Proses legislasi diharapkan berujung pada pengesahan UU PPRT.

Menteri Hukum Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Badan Legislasi DPR menemukan masih ada potensi moral hazard atau ”siapa pun bisa kena” dalam draf RUU Perampasan Aset yang diinisiasi pemerintah.

Pimpinan DPR berdalih pembahasan RUU Perampasan Aset harus menunggu tuntasnya Rancangan KUHAP.