Selama tiga puluh tahun, LBH APIK hadir mendampingi para perempuan pencari keadilan, korban berbagai kekerasan.

Sejak 2003, LBH Apik setia mengadvokasi korban-korban kekerasan berbasis gender. Dengan dukungan Co-Impact dan Ashoka, kapasitas paralegal diperkuat.

Vonis yang dijatuhkan kepada anak AG, pidana penjara 3 tahun 6 bulan, dianggap mengabaikan faktor relasi kuasa dan kerentanan AG sebagai anak perempuan. Putusan ini bahkan dinilai mengabaikan Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Kekerasan terus membayangi perempuan dan anak di berbagai tempat di Indonesia. Namun, penanganan kasus dan proses hukum yang berpihak kepada korban hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan.

Penting ditinjau kemungkinan untuk menghidupkan kembali Komisi Nasional Lanjut Usia sebagai lembaga yang menjami terpenuhinya hak-hak masyarakat lanjut usia, terutama hak-hak perempuan lanjut usia.

Kekerasan berbasis jender daring yang mengintai perempuan dan anak-anak tidak bisa dibiarkan. Karena itu, sikap berhati-hati dan waspada perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjerat menjadi korban.

Kejahatan berbasis jender daring saat ini menjadi ancaman terselubung, bahkan menjadi teror bagi sejumlah perempuan. Literasi dan edukasi menjadi kunci agar masyarakat memahami dan tahu cara menghadapi kejahatan daring.

Women have become increasingly vulnerable to violence on the internet in line with the more extensive use of gadgets during the pandemic. The sanctions imposed on perpetrators are too lenient.