Kemenpan dan RB menegaskan, transformasi birokrasi mencakup penataan struktur, tata kelola, dan SDM agar lembaga baru bekerja efektif, efisien, dan adaptif.

Perubahan kelembagaan tidak sekadar mengganti papan nama. Akankah perubahan kementerian dan badan membuat pengelolaan negara dan pelayanan publik jadi lebih efektif?

Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun untuk dimasukkan dalam pagu anggaran indikatif tahun 2026.

Pengelolaan negara diperlakukan bak tempat uji coba kebijakan. Keterlibatan publik dilihat dari reaksi setelah kebijakan dikeluarkan, bukan partisipasi bermakna.

Perpres susunan organisasi kementerian/badan di era Prabowo terbit lebih cepat jika dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi.

Pemecahan nomenklatur diharapkan tak menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan program antarlembaga.

Ada kementerian yang dihapus, ada pula yang dipecah. Bagaimana nasib aparatur sipil negara di dalamnya?

Presiden Prabowo memberikan waktu hingga akhir 2024 untuk penataan organisasi 48 kementerian di Kabinet Merah Putih.