Sampai Selasa (29/11/2022), sebanyak 33 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023. Kenaikannya berkisar 4-9,15 persen dibandingkan upah minimum tahun ini.

Pengusaha menolak dan menilai penetapan UMP Sumsel cacat hukum, sementara buruh tidak sepenuhnya menerima karena angkanya jauh dari harapan mereka, yakni kenaikan sebesar 13 persen.

Kalangan buruh DIY menolak peraturan pemerintah sebagai dasar penentuan upah. Adapun upah minimum diharapkan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Apindo Jateng akan tetap menghitung upah minimum berdasarkan PP Nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan menyasar, antara lain, kawasan/daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T), kantong pekerja migran, serta daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan kemiskinan ekstrem.

Data Departemen Tenaga Kerja pada 1997 menunjukkan satu juta orang mengalami PHK akibat krisis moneter. Pengangguran terselubung diyakini jumlahnya mencapai 37-40 juta orang atau hampir setengah angkatan kerja saat itu.

Marsinah, pejuang hak buruh, ditemukan meninggal, 8 Mei 1993. Sebelumnya, ia sempat berunding dengan pihak perusahaan yang melibatkan pejabat Komando Distrik Militer. Namun, kasus Marsinah tak pernah tuntas diusut.

Perekonomian global kini menuntut usaha rintisan atau ”start up” bidang teknologi untuk mempertajam strategi bisnis dan menata ulang organisasi agar bisa bertumbuh lebih rasional.