Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Indonesia Corruption Watch
Bagikan
Perkuat Lembaga Pengawas untuk Tekan Korupsi Politik
Berkaca dari anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi 2022, pemerintah diminta memperkuat kembali lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, seperti KPK, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan.
Politik & Hukum
路
Modus Baru Korupsi Perlu Diantisipasi
ICW memproyeksikan kasus korupsi dengan modus manipulasi saham memanfaatkan pasar modal dan teknologi informasi berpotensi semakin masif terjadi pada 2023.
Politik & Hukum
路
ICW Soroti Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi
Indonesia Corruption Watch memaparkan pandagannya terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi tahun 2023. Pandangan tersebut ditulis dalam laporan bertema "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi".
Fotografi
路
ICW: Kinerja Penindakan KPK di Semester I-2022 Buruk
Pada Januari-Juni 2022, KPK hanya menangani 15 kasus korupsi. Jumlah itu hanya seperempat dari target pada awal 2022, yaitu 60 kasus. KPK akan menjadikan hasil evaluasi ICW sebagai bahan perbaikan.
Politik & Hukum
路
Back to the Core of Reform
Return to the path of reform, to establishing a government that is free from corruption, collusion and nepotism. Don't allow nepotism or collusion in this country to grow even more rampant.
English
路
Iklan
Kembali ke Inti Reformasi
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah menjadi janji kampanye di Nawacita saatnya diwujudkan. Siapa pun yang terbukti menjarah uang negara layak harta jarahannya itu disita negara dan dikembalikan ke rakyat.
Tajuk Rencana
路
Bantah Penelitian ICW, KPK Beberkan Perkara yang Ditangani dengan Pasal Pencucian Uang
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan hasil kajian ICW terkait pemulihan kerugian negara menjadi masukan bagi KPK. Namun, dia menilai metode analisis dalam proses pengambilan kesimpulan riset itu perlu didiskusikan.
Politik & Hukum
路
Bebas Akses
Indonesia Corruption Watch Layangkan Surat ke Luhut Binsar Pandjaitan Terkait Isu Penundaan Pemilu 2024
Rabu (30/3/2022), Indonesia Corruption Watch mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi untuk menyerahkan surat permintaan informasi publik kepada Menko Marves .
Video Berita
路
Usulan Jaksa Agung Dinilai Tak Tepat, Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tetap Harus Dipidana
Jaksa Agung menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian. Hal itu justru dikhawatirkan memicu orang untuk korupsi.
Politik & Hukum
路
Remisi Koruptor Tak Ketat Lagi, Apa Kabar Pemberantasan Korupsi?
Setelah UU KPK direvisi, 57 pegawai KPK diberhentikan, giliran PP No 99/2012 yang menjadi payung hukum pengetatan pemberian remisi bagi koruptor dibatalkan Mahkamah Agung.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan