Berkaca dari anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi 2022, pemerintah diminta memperkuat kembali lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, seperti KPK, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan.

ICW memproyeksikan kasus korupsi dengan modus manipulasi saham memanfaatkan pasar modal dan teknologi informasi berpotensi semakin masif terjadi pada 2023.

Indonesia Corruption Watch memaparkan pandagannya terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi tahun 2023. Pandangan tersebut ditulis dalam laporan bertema "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi".

Pada Januari-Juni 2022, KPK hanya menangani 15 kasus korupsi. Jumlah itu hanya seperempat dari target pada awal 2022, yaitu 60 kasus. KPK akan menjadikan hasil evaluasi ICW sebagai bahan perbaikan.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah menjadi janji kampanye di Nawacita saatnya diwujudkan. Siapa pun yang terbukti menjarah uang negara layak harta jarahannya itu disita negara dan dikembalikan ke rakyat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan hasil kajian ICW terkait pemulihan kerugian negara menjadi masukan bagi KPK. Namun, dia menilai metode analisis dalam proses pengambilan kesimpulan riset itu perlu didiskusikan.

Rabu (30/3/2022), Indonesia Corruption Watch mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi untuk menyerahkan surat permintaan informasi publik kepada Menko Marves .

Jaksa Agung menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian. Hal itu justru dikhawatirkan memicu orang untuk korupsi.