Sejak tahun 2004 hingga 2022, dari total 1.519 tersangka, ada 521 tersangka memiliki irisan dengan politik, mulai dari anggota legislatif (DPR RI dan DPRD) hingga kepala daerah (gubernur, wali kota, ataupun bupati).

KPK masih membutuhkan waktu untuk mencari tindak pidana asal kekayaan tak wajar Rafael Alun sebelum menjeratnya dengan pasal pencucian uang. Pidana asal ini disebut bisa berupa pidana korupsi, suap, atau gratifikasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menuturkan, gelar perkara dugaan korupsi pembangunan BTS 4G beserta infrastruktur pendukungnya di Kemenkominfo masih belum dilaksanakan.

Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.

Pihak Kejagung menyebutkan dugaan korupsi di BUMN yang dilaporkan terkait dengan keuangan. Namun, Kejagung masih enggan merinci, apakah itu tentang keuangan di BUMN atau menyangkut BUMN yang bergerak di bidang keuangan.

Berdasarkan catatan Themis Indonesia, sepanjang 2018-2022, sebanyak 17 kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan ke PN Jakarta Pusat tidak dikabulkan. Karena itu, putusan kabul atas gugatan ke KPU dinilai aneh.

KPK akan mengklarifikasi LHKPN Eko Darmanto pada Selasa (7/3/2023) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Eko akan diklarifikasi terkait aset, utang, kepemilikan mobil antik, dan data elektronik yang dikumpulkan KPK.

Praktik rangkap jabatan berjalan beriringan dengan konflik kepentingan sebab dinilai tak punya dasar hukum yang kuat dan tumpang tindih. Pemerintah dan DPR perlu mengatur ulang regulasi, khususnya di ranah penegak hukum.