Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ICW
Bagikan
Korupsi Politik Masih Marak Terjadi
Sejak tahun 2004 hingga 2022, dari total 1.519 tersangka, ada 521 tersangka memiliki irisan dengan politik, mulai dari anggota legislatif (DPR RI dan DPRD) hingga kepala daerah (gubernur, wali kota, ataupun bupati).
Politik & Hukum
路
KPK Masih Dalami Pidana Asal Kekayaan Tidak Wajar Rafael Alun
KPK masih membutuhkan waktu untuk mencari tindak pidana asal kekayaan tak wajar Rafael Alun sebelum menjeratnya dengan pasal pencucian uang. Pidana asal ini disebut bisa berupa pidana korupsi, suap, atau gratifikasi.
Politik & Hukum
路
Gelar Perkara BTS Tunggu Verifikasi Keterangan Saksi dan Alat Bukti
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menuturkan, gelar perkara dugaan korupsi pembangunan BTS 4G beserta infrastruktur pendukungnya di Kemenkominfo masih belum dilaksanakan.
Politik & Hukum
路
Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat
Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.
Politik & Hukum
路
KPK Sita Aset Miliaran Rupiah Milik Bekas Bupati Sidoarjo
Aset yang disita dari bekas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkait kasus dugaan gratifikasi selama menjabat bupati pada 2010-2020.
Politik & Hukum
路
Iklan
Kejaksaan Agung Masih Dalami Laporan Menteri BUMN
Pihak Kejagung menyebutkan dugaan korupsi di BUMN yang dilaporkan terkait dengan keuangan. Namun, Kejagung masih enggan merinci, apakah itu tentang keuangan di BUMN atau menyangkut BUMN yang bergerak di bidang keuangan.
Politik & Hukum
路
Nilai Ada Kejanggalan, Masyarakat Sipil Akan Laporkan Tiga Hakim PN Jakarta Pusat ke KY
Berdasarkan catatan Themis Indonesia, sepanjang 2018-2022, sebanyak 17 kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan ke PN Jakarta Pusat tidak dikabulkan. Karena itu, putusan kabul atas gugatan ke KPU dinilai aneh.
Politik & Hukum
路
Cegah Akumulasi Kekayaan Tak Wajar Pejabat, Perkuat Pengawasan Internal
KPK akan mengklarifikasi LHKPN Eko Darmanto pada Selasa (7/3/2023) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Eko akan diklarifikasi terkait aset, utang, kepemilikan mobil antik, dan data elektronik yang dikumpulkan KPK.
Politik & Hukum
路
Rangkap Jabatan di Ranah Penegak Hukum Perlu Diatur Ulang agar Cegah Korupsi
Praktik rangkap jabatan berjalan beriringan dengan konflik kepentingan sebab dinilai tak punya dasar hukum yang kuat dan tumpang tindih. Pemerintah dan DPR perlu mengatur ulang regulasi, khususnya di ranah penegak hukum.
Politik & Hukum
路
Libido Berkuasa, Kemiskinan, dan Tendensi Koruptif Kepala Desa
Di tengah memanasnya suhu politik jelang Pemilu 2024, dua pekan ini muncul isu yang cukup bikin gaduh. Apalagi kalau bukan soal demonstrasi ribuan kepala desa di gedung parlemen (17/1/2023).
Video
路
Lihat Lainnya
Iklan