Kebijakan pembentukan DOB Papua ibaratnya membangunkan macan tidur. Antrean panjang wilayah yang ingin mekar jumlahnya ratusan, bahkan di Papua dan Papua Barat puluhan wilayah menginginkan pemekaran.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan agar pemekaran betul-betul menjadi bagian integral penyejahteraan masyarakat Papua. Kondisi kondusif pun diperlukan dalam membangun kesejahteraan Papua.

Hadirnya tiga provinsi baru di Papua berpotensi mengubah komposisi daerah pemilihan dan alokasi kursi. Perubahan terhadap undang-undang menjadi sebuah kebutuhan guna menjamin pelaksanaan pemilu di daerah hasil pemekaran.

Pembahasan RUU Pembentukan Papua Barat Daya dipastikan tak memakan waktu lama. Bahkan, menurut Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, tinggal ganti judul karena hal prinsip lainnya sama dengan tiga RUU DOB Papua sebelumnya.

Munculnya ibu kota provinsi baru bisa memicu migrasi penduduk untuk bekerja yang berpeluang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Kemenko Polhukam telah mengidentifikasi dan membuat skenario untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi pasca-pembentukan DOB baru di Papua. Potensi konflik itu antara lain penentuan ibu kota Papua Tengah.

Pemerintah selaku pembentuk undang-undang masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua terhadap Pemilu 2024.

Penambahan tiga daerah otonom di Papua berimplikasi pada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan pada Pemilu 2024. Daerah pemilihan diperkirakan naik dari 80 jadi 83, sedangkan jumlah kursi DPR RI minimal jadi 577.