BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Kementerian Sosial pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2021. Hal ini mesti jadi dorongan untuk terus membenahi tata kelola bantuan sosial.

Selama Oktober 2021 hingga April 2022, Bupati Bogor non-aktif memberikan uang suap Rp 1,9 miliar kepada tim pemeriksa BPK Jabar. Sebesar Rp 100 juta di antaranya untuk biaya sekolah eks Kepala BPK Jabar.

BPK memperoleh temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja non-program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di 80 K/L senilai Rp 12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan,

Laporan hasil pemeriksaan semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 mengungkap ada tiga jenis bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Audit keuangan daerah oleh BPK awalnya dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik. “Namun, justru ini diperjualbelikan, dan jadi celah korupsi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

KPK masih memeriksa sejumlah pihak yang ditangkap di sejumlah lokasi di Jawa Barat, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin, dan perwakilan BPK Jawa Barat. Penangkapan diduga terkait penerimaan suap.

Rapat Paripurna tentang penyampaian dan pengambilan keputusan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026, calon anggota BPK RI Periode 2021-2026, dan calon Hakim Agung.

BPK menemukan pemborosan keuangan daerah dalam pengadaan alat tes cepat Covid-19 dan merekomendasikan Dinas Kesehatan DKI agar lebih cermat. DKI menegaskan BPK menyatakan tidak ada kerugian daerah atas hal itu.