Program bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini masih menyisakan anggaran Rp 1,79 triliun. Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan agar anggaran itu digunakan untuk memperluas wilayah penerima bantuan subsidi upah.

Peran pekerja dalam menekan penularan Covid-19 sangat diperlukan. Pekerja diharapkan bisa menjadi pionir penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja, rumah, dan lingkungan tempat tinggalnya.

Kementerian Ketenagakerjaan berencana menjadikan bantuan subsidi upah sebagai program yang berkelanjutan dan diberikan merata bagi pekerja formal dan informal. Namun, keterbatasan anggaran selalu menjadi kendala.

Pemerintah berencana menggulirkan kembali program subsidi upah bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19. Namun, kalangan pekerja berharap skema penyalurannya dibenahi agar lebih adil dan tepat sasaran.

Program bantuan subsidi upah menjadi salah satu opsi yang dikaji pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Bantuan itu diharapkan bisa membantu dunia usaha sekaligus pekerja.

Menjelang batas akhir aktivasi bantuan subsidi upah pada 30 Juni 2021, masih ada sekitar 580.000 orang yang belum mengaktivasi rekening.

Rencana pemerintah mengembalikan program Kartu Prakerja ke tujuan awal sebagai program pelatihan dinilai perlu diimbangi dengan bantuan sosial bagi pekerja terdampak pandemi. Sebab, perekonomian belum sepenuhnya pulih.