Pembahasan RUU Pemilu menunggu komitmen Presiden Prabowo Subianto dan konsensus dari pimpinan partai-partai politik.

Selama ini, aturan perlindungan masyarakat adat terpisah dan tumpang tindih. Adapun RUU Masyarakat Adat tak kunjung dibahas sejak diusulkan pada 2009.

RKUHAP akan disahkan pada akhir tahun 2025. Artinya, pembahasan RUU Perampasan Aset kemungkinan baru bisa dimulai pada awal tahun 2026.

Badan Legislasi DPR menemukan masih ada potensi moral hazard atau ”siapa pun bisa kena” dalam draf RUU Perampasan Aset yang diinisiasi pemerintah.

Meski sudah masuk Prolegnas 2025, revisi UU Pemilu tak kunjung dibahas. Komisi II dan Baleg DPR malah berebut kewenangan untuk membahas RUU Pemilu.

Tanggal 3 Maret 2025, Baleg DPR mengagendakan penyerapan aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Keputusan DPR merevisi Tatib DPR sehingga memberi mereka kewenangan mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih, dinilai bagian dari ”political shock”. Apa itu?

Peraturan tata tertib seharusnya hanya bisa mengatur lingkup internal Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak justru mengatur lembaga lain di luar DPR.