RKUHAP akan disahkan pada akhir tahun 2025. Artinya, pembahasan RUU Perampasan Aset kemungkinan baru bisa dimulai pada awal tahun 2026.

Keputusan DPR merevisi Tatib DPR sehingga memberi mereka kewenangan mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih, dinilai bagian dari ”political shock”. Apa itu?