Revisi UU Pemilu mendesak dilaksanakan agar bisa diimplementasikan dalam Pemilu 2029.

Meski sudah masuk Prolegnas 2025, revisi UU Pemilu tak kunjung dibahas. Komisi II dan Baleg DPR malah berebut kewenangan untuk membahas RUU Pemilu.

Tanggal 3 Maret 2025, Baleg DPR mengagendakan penyerapan aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Keputusan DPR merevisi Tatib DPR sehingga memberi mereka kewenangan mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih, dinilai bagian dari ”political shock”. Apa itu?

Tak sebatas di Tatib DPR, kewenangan mengevaluasi hingga me-”recall” pejabat negara yang mereka pilih memungkinkan dimasukkan dalam Undang-Undang MD3.

Pembahasan UU Pemilu dan Pilkada harusnya cepat. Namun, selama ini, pembahasannya mepet dengan mulainya tahapan pemilu sehingga tak ada ruang publik uji UU di MK.

Mendagri disebut telah siapkan tim khusus guna menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK yang menghapus ”presidential threshold”.

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi momentum tepat untuk segera memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.