Baleg DPR merencanakan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan langsung digelar di akhir pekan ini. Pemerintah dan DPR diingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi menuntut perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU PPP.

Setelah melakukan pembahasan nonstop lebih dari sepekan, RUU TPKS akhirnya selesai dibahas di DPR. RUU yang mengatur sembilan jenis TPKS diharapkan segera disahkan menjadi UU pada pertengahan April mendatang.

DPR dan pemerintah memulai pembahasan RUU TPKS dengan merundingkan daftar inventarisasi masalah satu per satu. Kedua pihak berharap pembahasan berjalan lancar sesuai jadwal.

Draf revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menambahkan definisi metode omnibus, penguatan partisipasi masyarakat, dan mekanisme perbaikan kesalahan penulisan setelah RUU disetujui DPR dan pemerintah.

Janji DPR untuk menetapkan RUU TPKS menjadi RUU Usul Inisiatif ditunggu publik. Penundaan proses legislasi atas RUU tersebut akan memperpanjang daftar korban kekerasan seksual.

Pembiaran terhadap tindak pidana kekerasan seksual memengaruhi kualitas demokrasi. Sejumlah fakta, termasuk tertundanya persetujuan RUU TPKS, menggambarkan negara gagal menciptakan ruang aman bagi warganya. 

Pemerintah saat ini masih fokus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.