Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa temuan-temuan BPK perlu diikuti dengan perbaikan pada prosedur administratif. Salah satu yang diberikan koreksi oleh BPK adalah anggaran komponen cadangan.

Masih banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial. Penghematan anggaran perlu dilakukan agar dapat dialokasikan pada upaya pengentasan warga dari kemiskinan.

Sebanyak 20 personel dari KPU, termasuk empat komisioner KPU, kursus singkat di AS. Selain itu, tiga anggota Bawaslu pergi ke Brasil. KIPP menilai agenda ke luar negeri tidak mendesak dan hanya habiskan anggaran.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Namun, pemerintah daerah di sejumlah wilayah masih mempertimbangkan hal itu karena masalah anggaran.

Masyarakat berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kemandirian yang dimulai dari lingkup terkecil serta dikerjakan secara kolektif dan konsisten dapat menyelamatkan bangsa dari krisis pangan.

Anggaran sebesar Rp 955 juta dialokasikan untuk pengadaan kalender Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran sebesar itu setara dengan besaran bansos untuk 1.600 keluarga miskin dengan asumsi masing-masing menerima Rp 600.000.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan penghapusan utang biaya kuliah bagi sebagian warga. Meski disambut gembira oleh sebagian kalangan, kebijakan itu belum menyelesaikan akar masalah, yakni tingginya biaya kuliah di AS.

KPU membutuhkan anggaran Rp 4 triliun untuk penyediaan sarana prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, pemerintah hanya menyediakan Rp 692 juta.