Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai belum menunjukkan perbaikan nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Yang terjadi justru sebaliknya.

Pernyataan Prabowo bahwa pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba masyarakat mengancam ruang gerak masyarakat sipil, bahkan membuka ruang kriminalisasi aktivis.

Sudan menetapkan UEA sebagai negara musuh dan memutuskan hubungan diplomatik dengan mereka.

Laporan Amnesty menunjukkan sejumlah indikasi berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang melemahkan demokrasi Indonesia. Dikhawatirkan Indonesia bergerak ke otokrasi.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingginya apresiasi publik pada kinerja polkam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran meski ada sejumlah catatan buruk.

Hukuman mati, seperti pernah dijatuhkan kepada Mary Jane, merupakan pelanggaran HAM. Sudah 113 negara menghapus pidana hukuman mati.

Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait kasus HAM berat masa lalu mengindikasikan sikap tak empatik pada korban.

Pemerintah Indonesia belum bisa meyakinkan WNI untuk tidak mengadu nasib ke negara yang memiliki catatan HAM buruk.