Meskipun tahapan Pemilu 2024 belum ditetapkan akibat Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal belum kunjung disahkan, sejumlah parpol mempersiapkan diri menyambut pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024.

Langkah koalisi Partai Golkar dengan PAN dan PPP membuka peluang terbentuknya poros baru di Pilpres 2024. Nama Ganjar Pranowo turut disebut-sebut menjadi bagian dari perbincangan warganet terkait koalisi Golkar.

Setelah deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu, manuver sejumlah partai politik dalam membentuk koalisi menuju Pilpres 2024 agak melandai. Namun, partai masih saling berkomunikasi untuk penjajakan peluang kerja sama.

Sisa waktu 14 hari antara rapat dengar pendapat penyelenggara pemilu dan DPR serta pemerintah untuk membahas draf PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 dengan dimulainya tahapan Pemilu 2024 dinilai sangat mepet.

Komisi Pemilihan Umum memastikan akan menggunakan teknologi informasi dalam penahapan Pemilu 2024. Namun, penerapannya masih memerlukan landasan hukum dan diminta agar tidak melanggar asas pemilu.

Alokasi kursi DPR dan daerah pemilihan perlu ditata ulang untuk mengisi jabatan elektoral di daerah otonom baru.

”Dengan kerja sama berbasis kesetaraan, Partai Golkar, Parta Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon di pilpres,” kata Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sebanyak 20 pimpinan partai politik hadir dalam Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas di Gedung KPK, Jakarta.

MK memutus melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Namun, Kemendagri berpadangan siapa pun yang menjabat pimpinan tinggi pratama dan madya bisa ditunjuk, termasuk anggota TNI/Polri.

Masa kampanye selama 90 hari dikhawatirkan memicu kampanye di luar jadwal semakin marak. Dengan demikian, akan banyak peredaran dana politik yang dibelanjakan bakal caleg yang tidak bisa diukur akuntabilitasnya.