Memuat data...

Kedua bekas pimpinan Bank Jateng diduga menyalurkan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Jateng sehingga merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

Memuat data...

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai pedoman teknis merupakan salah satu bentuk reformasi struktural. Tata kelola pengadaan barang dan jasa diyakini lebih cepat, akuntabel, transparan, dan kompetitif.

Memuat data...

Pasal 35 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi menegaskan bahwa negara wajib untuk menjamin adanya hak mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan atas kerugian untuk memperoleh kompensasi.

Memuat data...

Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat atau MPR for Papua menolak revisi terbatas UU Otsus Papua. Revisi terbatas dinilai tak tuntaskan persoalan Papua.

Memuat data...

Ucapan selamat ulang tahun dan doa berseliweran di media sosial, Senin (21/6/2021). Foto para tokoh bersama Presiden Jokowi pun banyak terpasang di media sosial masing-masing seraya mengucapkan selamat ulang tahun.

Memuat data...

Hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Denny Indrayana-Difriadi mendaftarkan gugatannya.

Memuat data...

Pihak kepolisian RI telah berkoordinasi dengan ”senior liaison officer” Polri di Singapura untuk mengusut pemalsuan paspor oleh Adelin Lis, terpidana pembalakan liar sejak 2008.

Memuat data...

PPATK menemukan setidaknya 53 orang yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan rekanan pemerintah daerah di Papua yang terlibat dalam transaksi mencurigakan.

Memuat data...

Adelin Lis diketahui memegang Paspor RI atas nama Adelin Lis yang diterbitkan di Polonia pada 2002, serta paspor atas nama Hendro Leonardi yang dikeluarkan tahun 2008, 2013, dan 2017.

Memuat data...

Sejumlah anggota Komisi III DPR berjanji akan inklusif menyerap aspirasi masyarakat tatkala RKUHP dibahas bersama pemerintah. Namun, mereka juga meminta agar tak ada pihak yang merasa paling benar pada proses ini.