Masalah DKI Jakarta tidak hanya mengatasi banjir dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Membaca di Kompas (Minggu, 5/2/2023) tentang kemiskinan ekstrem di Jakarta, inilah problematika lain yang tak kalah penting.

Masuk sekolah pukul 05.30, berarti siswa sudah berangkat dari rumah sebelum jam tersebut. Bagaimana jika jarak dari rumah ke sekolah jauh? Bagaimana keamanan siswa-siswi yang berangkat ke sekolah saat masih gelap?

Saya jadi nostalgia masa-masa sekolah. Untuk mengerjakan tugas harus ke perpustakaan. Jika sudah mepet, menyalin tugas teman sebelum bel berbunyi. Ke depan, kawan kerja kelompok mungkin bukan lagi manusia, tetapi mesin.

Membangun rumah susun lebih murah dan cepat, tidak perlu lahan baru yang luas. Dengan menggeser permukiman, akan ada jarak aman dengan depot. Jadi, opsi kedua lebih menguntungkan, efisien, murah, lebih cepat.

UU No 32/2004 direvisi menjadi UU No 23/2014 dan kewenangan kehutanan banyak ditarik ke pusat. Banyak bupati jadi tidak peduli masalah kehutanan di daerahnya, seperti kebakaran, perambahan, konflik tenurial, dsb.

Agama itu hak, bukan kewajiban. Negara tidak berhak mewajibkan warganya beragama. Ketakutan negara akan bangkitnya paham komunis, lalu ditangkal dengan wajib beragama,

Melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran, harus termasuk investigasi feasibility study report-EIA dan LARAP pembangunan terminal tersebut.

Agar sejahtera dan makmur, masyarakat Indonesia perlu satu dalam prinsip, yakni memiliki pemimpin sejati yang berani menghadapi tantangan dari segala arah. Untuk itu, masyarakat mesti hidup dalam sinodalitas kebangsaan.