Di tengah kebangkrutan moral di kalangan pemimpin, bangsa ini membutuhkan keteladanan moral yang luhur, yang dimulai dari para pemimpin, agar berdiri di garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Dalam demokrasi yang sehat, kelemahan negara bukan hanya dibebankan kepada pemerintah; masyarakat sipil harus memberdayakan diri dan meningkatkan konsolidasi agar menjadi ”teman berlatih” negara.

Tahun ini kita bisa mengenang seabad orang-orang hebat yang memiliki pemikiran refelektif, visioner, dan gagasan besar. Sikap elite lakukan korupsi yang jadi sorotan Mochtar Lubis, contohnya, masih relevan hingga kini.

Etik didasarkan pada pemikiran tentang hakikat negara, yang pada awalnya (dan pada akhirnya) haruslah tentang warga negara, bukan tentang penguasa.

Perang atau aksi kekerasan bukanlah fitrah manusia. Fitrah manusia adalah perdamaian dan kerukunan. Idul Fitri sejatinya dijadikan untuk mengukuhkan sekaligus mempermanenkan perdamaian.

Kemajemukan bangsa ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjelma sebagai berkah dan kutukan sekaligus.

Problem di setiap daerah bisa dijadikan tolok ukur menetapkan penjabat kepala daerah. Dari 101 daerah yang jabatan kepala daerahnya kosong pada 2022, sekitar 50 persen tingkat kemiskinan dan penganggurannya cukup tinggi.

Budaya politik yang dipahat sejengkal demi sejengkal dengan susah payah digerogoti berbagai patologi politik. Pembangunan kelembagaan menjadi terbengkalai dan saraf negara mengidap paralisis.

Bahaya otoritarianisme harus kita bincangkan dan lawan sejak sekarang. Upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara yang seakan demokratis harus dicegah.

Peningkatan eskalasi politik sudah bermula sejak bulan-bulan awal masa jabatan kedua Presiden Jokowi bersama Wapres Amin. Kini, dalam sisa masa jabatan dua tahun banyak indikasi menunjukkan menguatnya eskalasi politik.