Liberalisasi politik dengan bermacam pemilu membuat posisi oligark cukong dan politik menguat. Oligark super kaya dan kaya kian banyak jadi politisi. Dampaknya, mereka menguasai kebijakan terkait kepentingan publik.

Persekusi telah mengkhianati amanah mulia para pendiri republik ini “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia”. Perlindungan ini berlaku inklusif dan setara, diberikan kepada setiap warga negara, tanpa diskriminasi.

Daulat rakyat tak akan terwujud hanya karena ungkapan romantik-retorik semata. Kelengahan rakyat memilih pengelola kekuasaan negara akan berakibat rakyat menuai derita dan sengsara.

Ada yang berbeda pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang MPR, Senin lalu. Topik pemberantasan korupsi dan penegakan HAM tak lagi muncul.

Sambil mensyukuri pencapaian, patut dilakukan asesmen jujur, kritis, dan berani untuk melangkah lebih mantap ke depan. Dari asesmen itu segera tampak banyak hal masih jauh atau kian jauh dari cita kemerdekaan.

Bulan ini rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan. Semoga dengan semangat proklamasi kemerdekaan, Orang Asli Papua dapat membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan. UU Otsus hasil revis diharapkan jadi jalan mulus.

Dalam momen yang menguji daya sintas bangsa, para pemimpin politik dihadapkan pada pertanyaan gugatan Mencius, ”Adakah perbedaan antara membunuh manusia dengan belati dan membunuhnya dengan salah urus?”

Politik harapan menghendaki penguatan kepemimpinan pejabat publik. Mereka harus menunjukkan kemampuan memimpin dan menggerakkan institusi birokrasi dan organisasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi rakyat.

Karena tak disertai niat politik yang kuat, semua gagasan sehat dan rasional lenyap diterpa kepentingan kekuasaan dalam menangani Covid-19. Di sini, dibutuhkan kepaduan semua komponen bangsa merajut keragaman.

Memimpin pemerintahan, apalagi dalam sistem demokrasi, selayaknya tak dijalankan dengan cara ”mendayung”, yang memerlukan otot aparatur negara yang besar. Cukup secara ”mengemudi”.