Isu SARA mulai muncul dan terjadi polarisasi rakyat Indonesia. Banyak pihak tidak menginginkan Joko Widodo terpilih sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjegal dia. Etika berpolitik tidak dijunjung sama sekali.

Akumulasi kecemasan telah menyebabkan mereka mulai melawan. Ada titik ketika mereka masih bisa menerima keadaan. Namun, tekanan terus-menerus dan terlalu lama memunculkan aksi balik dari karyawan.

Pemilu 2024 tidak bisa dilihat hanya dari partisipasi anak muda ”an sich”. Sebab, hal ini berkelindan dengan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, terlebih penyelenggara pemilu.

Sikap kritis Mahfud MD terhadap beberapa peristiwa yang melukai nurani publik bisa dibaca sebagai praksis membangun demokrasi. Meski bagian penguasa, dirinya juga bagian dari rakyat. Wajar jika ia berjuang untuk rakyat.

Tugas berat bagi MK adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik ketika di dalam MK terdapat orang-orang yang pernah melanggar integritas dan kemandiriannya diragukan.

Di era marak polarisasi, hadirnya ”ruang bersama” lewat buka puasa bersama ataupun sahur bersama yang melibatkan masyarakat dari beragam agama perlu terus didorong. Tak hanya menjaga kerukunan, tetapi juga demokrasi.

Kekerasan di kalangan pemuda terkait kondisi kerentanan mental dan krisis identitas yang dialami anak muda. Semua berkaitan dengan pola asuh orangtua dan kondisi masyarakat digital saat ini yang kurang beri perhatian.

Mahkamah Kriminal Internasional memerintahkan penangkapan terhadap Putin yang melanggar Konvensi Geneva Tahun 1949 tentang Hukum Humaniter Internasional, khususnya perlindungan terhadap anak-anak. Namun, Rusia melawan.