JAKARTA, KOMPAS - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, di Jakarta ada dua petugas pemungutan suara yang meninggal setelah proses pemungutan. Sejauh ini, belum ada pembatasan usia maksimal petugas.
Dua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal adalah KPPS 017 Tamansari, Jakarta Barat, yang ditemukan meninggal saat pemungutan berlangsung; dan KPPS 009 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, yang meninggal empat hari setelah penghitungan suara.
Sementara saat ini, masih ada 26 petugas yang dirawat inap di rumah sakit. Salah satunya mengalami keguguran. Faktor utama adalah kelelahan. “Ini data yang kami terima sampai hari ini. Mudah-mudahan tidak tambah lagi,” katanya di Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Para petugas pemungutan ini mulai bertugas sejak penyiapan logistik hingga sekarang pemungutan suara masih berlangsung di tingkat kecamatan. Proses ini memakan waktu panjang dan energi besar. Jumlah petugas DKI Jakarta adalah 801 petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan 220 panitia pemilihan kecamatan (PPK).
[caption id="attachment_10266427" align="alignright" width="417"] Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos.[/caption]
Betty mengatakan, belum bisa memetakan usia para petugas Pemilu. Untuk petugas yang sakit ada yang masih berusia 30-40 tahun. Adapun yang meninggal diketahui sudah sekitar 60 tahun. “Memang ada yang sudah sakit, lalu ditambah kecapekan,” katanya.
Menurut aturan, usia warga yang bisa direkrut untuk menjadi petugas Pemilu hanya dibatasi usia minimal 17 tahun hingga tak terbatas. Perekrutan pun tak bisa membatasi usia maksimal karena akan tak sesuai dengan aturan.
Sembari menunggu santunan dari KPU pusat, saat ini KPU DKI Jakarta tengah menggalang dana untuk memberi santunan para keluarga yang ditinggalkan maupun petugas yang sakit. Salah satunya dengan iuran di antara para petugas dan jajaran KPU DKI Jakarta.
Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemungkinan pemberian santunan pada petugas yang meninggal maupun sakit. “Kami berharap dari pemerintah daerah ada anggaran, sebab mereka ‘kan warga DKI juga,” katanya.
Untuk proses penghitungan suara yang masih 17 hari, KPU DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memantau kesehatan para petugas.