Gerindra Klaim Belum Ada Kesepakatan Calon Wakil Gubernur DKI
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Meski calon wakil gubernur DKI Jakarta mengerucut pada dua nama, Partai Gerindra mengklaim hal itu belum final. Gerindra belum membicarakannya di tingkat partai mengenai tiga nama itu. Partai Gerindra dan PKS selaku partai pengusung masih melanjutkan pertemuan membahas hal ini, Sabtu (16/2/2019).
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, pimpinan DPD Partai Gerindra masih belum merembukkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dua nama cawagub DKI Jakarta. Dua nama tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
”Dua nama tersebut seharusnya diumukan ketika sudah ada kesepakatan antara pimpinan DPD Partai Gerindra dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS. Namun, ketika kesepakatannya belum ada, PKS sudah mengumumkan terlebih dulu,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Dua nama tersebut seharusnya diumukan ketika sudah ada kesepakatan antara pimpinan DPD Partai Gerindra dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS.
Syarif menyayangkan sikap PKS yang telanjur mengumumkan dua nama tersebut pada hari Senin (11/2/2019). Menurut dia, seharusnya catatan dari tim panelis masih harus dievaluasi dan dimusyawarahkan dulu oleh pimpinan DPD Gerindra.
Sebelumnya, Syarif yang merupakan salah satu tim panelis uji kelayakan dan kepatutan mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kedua pimpinan partai.
”Catatannya adalah mereka masih minim rekam jejak dalam memimpin daerah meskipun ada yang pernah menjabat wakil wali kota (Ahmad Syaikhu). Selain itu, kami ingin punya wagub yang bisa menerjemahkan pikiran gubernur dalam konteks percepatan pembangunan ekonomi UMKM,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Syarif, DPD Partai Gerindra akan menjadwalkan pertemuan dengan DPW PKS pada Sabtu (16/2/2019) besok untuk membahas hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ia berharap dua nama cawagub tersebut bisa diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (18/2/2019).
”Itu pun kalau ada kesepakatan besok. Jika tidak, dimungkinkan akan ada uji kelayakan dan kepatutan lagi atau masalah ini kami bawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra,” katanya.
Syarif menginginkan agar pembahasan cawagub ini bisa tuntas sebelum Pilpres 2019. Namun, menurut dia, masih ada sejumlah rangkaian yang harus diikuti sebelum penetapan wagub.
”Jika dua nama ini sudah diserahkan kepada Gubernur, nantinya Gubernur menyerahkan dua nama ini kepada DPRD DKI. Setelah diterima, DPRD akan membentuk badan musyawarah (bamus), lalu menjadwalkan pemilihan dengan sistem voting,” ucapnya.
Kami ingin punya wagub yang bisa menerjemahkan pikiran gubernur dalam konteks percepatan pembangunan ekonomi UMKM.
Zakaria Maulana Alif dari Humas Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta mengatakan, seharusnya pimpinan DPD Gerindra sudah bisa membahas hasil uji kelayakan dan kepatutan sejak Sabtu (9/2/2019). Menurut dia, Fraksi PKS tidak mempermasalahkan catatan dari tim panelis dan menerima hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
”Ketua DPW PKS Sakhir Purnomo selalu hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan sehingga mengetahui semua prosesnya. Sementara Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik tidak ada ketika itu,” katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Gubernur belum menerima usulan dua nama tersebut hingga Jumat ini. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan draf surat untuk diserahkan kepada DPRD.
”Drafnya untuk diserahkan kepada DPRD sudah saya siapkan, tinggal diisi saja dengan nama cawagubnya. Namun, saya belum menerima usulan nama-nama calon wakil gubernur ini,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/2/2019).