Presiden Kaget dan Geram Pungli Makin Banyak

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menerima sekitar 50 sopir truk angkutan barang di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menerima sekitar 50 sopir truk angkutan barang di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam pertemuan itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para sopir yang mendedikasikan diri mendistribusikan berbagai barang, mulai dari bahan pangan sampai produk kebutuhan masyarakat, ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi juga menanyakan apakah masih ada pungutan liar (pungli) di jalan. Para sopir menjawab ada dan makin banyak. Presiden terkejut ketika para sopir mengatakan pungli makin marak.

Presiden pun menanyakan pungli yang dialami sopir. Tak hanya pungli, para sopir juga mengalami banyak intimidasi dari preman-preman lokal. Jika memasuki wilayah tertentu, terutama ketika terjadi kemacetan atau kelambatan karena jalan rusak, kelompok-kelompok preman akan mengenakan tarif tertentu, mulai dari Rp 10.000 sampai ratusan ribu rupiah.

KOMPAS/NINA SUSILO

Para sopir truk mengeluhkan banyaknya pungli dan premanisme di sepanjang perjalanan membawa truk angkutan barang. Akibatnya, pendapatan mereka berkurang, bahkan habis. Presiden terkejut dan geram dengan masih banyaknya pungli dan premanisme. Presiden meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin untuk segera menindaklanjuti laporan para sopir tersebut.

Akibatnya, kata salah seorang pengemudi truk, Agus Yuda, di jalur lintas Sumatera, seorang pengemudi bisa mengeluarkan Rp 3 juta untuk membayar pungli dan biaya preman ini.

Agus sebelum ini berjalan kaki dari Mojokerto, Jawa Timur, ke Istana untuk menemui Presiden Jokowi. Tujuannya adalah menyampaikan keluhan para sopir truk. Setelah perjalanan selama 26 hari, puluhan sopir dari sejumlah wilayah menemaninya ke Istana Negara dengan berjalan kaki dari Buaran, Jakarta Timur, Selasa pagi ini.

Presiden Jokowi yang didamping Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan akan segera menindaklanjuti keluhan para sopir ini. ”Premanisme akan ditindaklanjuti Wakapolri. Ini teknisnya di kepolisian,” ujar Presiden.

Adapun Budi Karya seusai acara mengatakan akan mengatasi pungli secara menyeluruh. Dia akan memanggil semua pengusaha angkutan untuk mematuhi bobot angkutan truk guna menghindari penyebab ”kesepakatan” antara sopir dan petugas timbang. Selain itu, CCTV akan dipasang di jembatan-jembatan timbang. Pengelolaan jembatan timbang juga akan diswastanisasi dengan pengawasan dinas perhubungan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Perwakilan sopir truk bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Syafruddin malah menantang para sopir untuk membuktikan kemungkinan pungli dari oknum Polri.

”Tidak ada anggota Polri yang mau menerima pungli sebab remunerasinya sudah besar sekarang. Kalau ada, dan ada buktinya, langsung saya pecat. Saya tantang para sopir untuk melapor, tetapi dengan bukti,” katanya.

Syafruddin membantah bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) gagal. Sebab, sepanjang 2017, 1.800 orang ditangkap dan dipecat karena menarik pungli.

KOMPAS/NINA SUSILO

Agus Yuda (kiri), sopir asal Mojokerto, Jawa Timur, berjalan kaki selama 26 hari dari Mojokerto ke Jakarta. Dia ingin bertemu Presiden dan menyampaikan keluhan para sopir truk.