Pemilih Antusias Sambut Pilkada, Partisipasi Berpotensi Tinggi
Jajak pendapat Litbang ”Kompas” merekam, 97 persen responden akan datang ke TPS untuk mencoblos pada 27 November nanti.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F11%2F05%2F40b21d85-5856-4003-bc5b-3ac99cd706f7_jpg.jpg)
Calon pemilih mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Boyolali di Desa Tumang, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/11/2024).
Menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, antusiasme publik terlihat di sejumlah daerah. Antusiasme ini berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos calon pemimpin daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Antusiasme publik ini terekam dalam jajak pendapat Kompas pada 21-23 Oktober 2024. Sebanyak 97 persen responden menyatakan akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pada pemungutan suara, Rabu (27/11/2024).

Baca Berita Seputar Pilkada 2024
Jika dibandingkan dengan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan Agustus 2024 atau sebelum masa pendaftaran pasangan calon peserta pilkada, hasil tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 4 persen. Kala itu, 70,3 persen responden menyatakan akan memilih gubernur dan bupati/wali kota, 13 persen hanya memilih bupati/wali kota, dan 10 persen hanya memilih gubernur saat hari pencoblosan.
Tingkat pemahaman terhadap sosok pasangan calon yang berkontestasi juga meningkat yang ditunjukkan dengan keputusan responden terhadap kandidat yang dipilihnya nanti. Pada jajak pendapat kali ini, sebesar 55,8 persen responden menyatakan sudah memiliki kandidat gubernur ataupun bupati/wali kota yang akan dicoblos nanti. Sementara sebanyak 43,9 persen lainnya masih menyatakan belum memiliki pilihan kepala daerah.

Jika dibandingkan lagi dengan jajak pendapat Agustus 2024, jumlah responden yang belum mengetahui pilihannya ini turun signifikan. Menariknya, ada pola yang dapat dicermati dari kelompok responden yang belum menentukan pilihannya ini. Jika dipilah berdasarkan kelompok usianya, terlihat pemilih yang mengaku belum menentukan pilihan paling banyak di kelompok pemilih muda (usia 17-24 tahun), sebesar 67 persen.
Sebaliknya, di kelompok usia 55 tahun ke atas, persentasenya sebesar 35,7 persen. Artinya, semakin muda kelompok usia pemilih, semakin besar pula persentase yang belum menentukan pilihan pasangan calon berdasarkan jajak pendapat kali ini.
Peningkatan antusiasme untuk datang ke TPS dan menentukan pilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tidak terlepas dari masa kampanye yang berlangsung lebih kurang tiga bulan. Sejak masa pendaftaran peserta Pilkada 2024, media luar ruang kampanye mulai bertebaran di jalan dan ruang publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sosok yang berkontestasi. Selain itu, para pasangan calon yang turun ke lapangan menyapa masyarakat dan mengadakan kampanye akbar turut membangun antusiasme publik.
Sejumlah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun antusiasme dan pemahaman publik terhadap gelaran pilkada perlu diapresiasi. Beragam materi sosialisasi dan ajakan datang ke TPS juga digerakkan KPU daerah di kanal media sosial masing-masing. Sosialisasi salah satunya dilakukan dengan mengunggah konten video singkat di media sosial. Selain itu, sosialisasi langsung, seperti kunjungan ke pesantren-pesantren yang dilakukan KPU Jawa Timur, menjadi contoh nyata upaya KPU turun langsung ke akar rumput.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F08%2F01%2Fc39c6f5b-be4f-4fac-b821-8806356342b1_jpg.jpg)
Warga melintasi reklame sosialisasi tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang terpasang di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Tingkat antusiasme publik ini juga sejalan dengan data peningkatan partisipasi pemilih di pilkada. Pada Pilkada 2020, rata-rata tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,09 persen. Angka partisipasi tersebut naik jika dibandingkan dengan Pilkada 2015, yakni 69,06 persen.
Debat dan kampanye
Penyelenggaraan debat pasangan calon oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi salah satu media sosialisasi kepada masyarakat. Upaya KPU daerah untuk menyiarkan acara debat kandidat dengan menggandeng stasiun televisi menjadi langkah yang baik guna mempermudah masyarakat mengakses informasi terkait calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Debat pasangan calon yang disiarkan stasiun televisi pun tidak terbatas untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja, tetapi juga untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
Hampir setengah responden mengakui pernah setidaknya satu kali menonton debat pasangan calon peserta pilkada untuk daerahnya. Debat kandidat itu menjadi sarana pengenalan publik terhadap figur calon, visi misi yang ditawarkan, serta program kerja yang tidak lain menjadi janji politik para calon kepada konstituen. Apalagi, dalam debat, karakter pasangan calon dari sisi psikologis, seperti ketenangan, wibawa, karisma, dan emosional, dapat terlihat oleh publik yang akan memilihnya.
Debat pilkada juga dianggap sebagai momentum bagi setiap pasangan calon untuk meyakinkan pemilih. Setelah acara debat, biasanya tim pemenangan masing-masing akan mengemas potongan video debat sebagai konten kampanye di media sosial yang juga dikenal dengan istilah ”serangan udara”. Sebab, debat kerap menyediakan banyak konten propaganda yang ditujukan untuk menyerang atau menjatuhkan lawan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F11%2F23%2Fcad67ad6-ce7a-4f58-b708-1a51c5fc2e54_jpg.jpg)
Para pendukung salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat menyimak saat debat ketiga Pilkada Jawa Barat 2024 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024).
Seperti pada pemilihan presiden yang lalu, acara debat pasangan calon memberikan pengaruh bagi pendukung setiap kandidat untuk makin menguatkan pilihannya. Selain itu, debat juga cukup memengaruhi para pemilih bimbang yang belum menentukan pilihan.
Sementara untuk kegiatan kampanye langsung, selama ini tampaknya lebih banyak diikuti oleh tim sukarelawan pendukung pasangan calon saja. Delapan dari sepuluh responden mengakui, mereka belum pernah mengikuti acara kampanye yang diadakan tim pemenangan kandidat. Artinya, kegiatan kampanye akbar yang diselenggarakan oleh tim pemenangan pasangan calon belum mampu menarik minat masyarakat umum atau calon pemilihnya untuk ikut serta.
Baca juga: Bagaimana Pemilih Muda Menentukan Pilihan di Pilkada Jakarta?
Meskipun kegiatan kampanye di lapangan cenderung hanya diikuti para sukarelawan dan tim pemenangan, masyarakat tetap memantau isu-isu yang disorot oleh pasangan calon selama masa kampanye yang berakhir pada Sabtu (23/11). Isu terkait lapangan pekerjaan atau mengatasi pengangguran diakui publik paling banyak disorot oleh kandidat dalam berbagai kampanye. Isu sulitnya mencari pekerjaan yang masih dialami masyarakat hingga saat ini tentu akan menarik minat masyarakat, khususnya kelompok pemilih muda (usia 17-24 tahun) yang paling tinggi menyumbang angka pengangguran secara nasional.
Isu terkait pembangunan infrastruktur di daerah dan penanggulangan kemiskinan juga menjadi sorotan pasangan calon selama masa kampanye sejauh persepsi publik. Kedua hal ini saling berkaitan erat mengingat pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, di daerah akan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
Harapan
Publik juga menitipkan harapan terhadap gelaran pilkada serentak tahun ini. Penyelenggaraan pilkada yang aman, jujur, dan adil diyakini oleh 81 persen responden. Sementara sisanya masih merasa tidak yakin pilkada akan berjalan sukses.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F11%2F22%2F58c80ce8-0e22-4815-bc60-7dd787bc8b4d_jpg.jpg)
Anggota KPPS mengecek jumlah surat suara yang telah dihitung di TPS 999 saat berlangsung simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Jawa Timur di halaman Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/11/2024).
Harapan dan keyakinan publik ini tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara pilkada di berbagai tingkatan, khususnya KPU dan KPU daerah. Peristiwa kericuhan antarpendukung pasangan calon setelah debat pilkada, seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 21 November serta Provinsi Sumatera Utara pada 7 November, patut menjadi catatan penting terhadap animo yang memanas di sejumlah daerah. Paling tragis, peristiwa pengeroyokan salah satu pendukung pasangan calon di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada 17 November. Pengeroyokan itu mengakibatkan satu orang meninggal sehingga menimbulkan keprihatinan publik.
Baca juga: Relasi Hitung Cepat dan Partisipasi Politik
KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta jajaran aparat terpantau sudah menjalankan sejumlah persiapan untuk menjamin keamanan pada hari pencoblosan, Rabu. Aspek keamanan ini juga perlu diperluas ke tindakan intimidasi kepada pemilih yang kerap terjadi sebelum datang ke TPS. Sebab, jaminan keamanan kepada masyarakat otomatis akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih untuk pilkada tahun ini.
Terlepas dari angka partisipasi, semoga pilkada serentak dapat berjalan secara jujur dan adil. Para pasangan calon pemenang pilkada diharapkan dapat sungguh bekerja untuk mengatasi berbagai problem di daerahnya. Janji politik selama masa kampanye masih perlu untuk dikawal oleh masyarakat.