Pertarungan PDI-P, Nasdem, dan Gerindra di Papua Tengah

Calon gubernur dari PDI-P di Papua Tengah bakal bersaing dengan tiga calon dari koalisi partai besar lainnya.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dan Moi dari Papua menuliskan kalimat kritik di punggungnya saat mengikuti aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Selain Provinsi Papua Selatan, daerah otonomi baru yang akan melangsungkan pilkada perdana adalah Papua Tengah. Provinsi baru ini terdiri dari delapan kabupaten, antara lain Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Sebagaimana Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah telah menggelar pemilu legislatif pada Februari 2024. Hasil pemilu legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah menunjukkan PDI Perjuangan (PDI-P) dominan meraih suara pemilih.

PDI-P berhasil meraup 234.479 suara atau 21 persen dari total suara sah. Disusul PAN yang mendapat 126.550 suara, kemudian Nasdem (118.193 suara), Gerindra (72.240 suara), Golkar (70.124 suara), Hanura (66.569 suara), PKB (64.730 suara), dan Demokrat (62.574 suara).

Dengan hasil ini, PDI-P mendapatkan 11 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, diikuti Nasdem (5 kursi), Gerindra (4 kursi), serta PAN, Golkar, Hanura yang masing-masing meraih 3 kursi.

Dominannya suara PDI-P ini terlihat dari sebaran wilayah pemilihan. Dari delapan daerah pemilihan (dapil), PDI-P unggul di enam dapil di antaranya. Kondisi ini menggambarkan PDI-P menguasai dua pertiga wilayah Papua Tengah.

Dua dapil lainnya dimenangkan Demokrat dan Nasdem. Demokrat unggul di dapil Papua Tengah 3 (Kabupaten Puncak), sedangkan Nasdem memenangkan dapil Papua Tengah 5 (Kabupaten Mimika).

Kemenangan PDI-P di pemilu legislatif Papua Tengah tidak terlepas dari loyalitas pemilihnya. Jika menilik pada catatan pemilu sebelumnya, sebagian kabupaten yang tersebar di Papua Tengah memang menjadi lumbung suara bagi PDI-P. Di Kabupaten Puncak Jaya, misalnya, PDI-P pada Pemilu 2019 berhasil menempatkan sembilan kader di kursi DPRD Puncak Jaya.

Kondisi serupa juga tampak di Kabupaten Dogiyai. PDI-P berhasil meraih enam kursi dan menjadi partai yang paling mendominasi pada DPRD Dogiyai tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa wilayah Papua Tengah memiliki basis massa yang cukup loyal bagi PDI-P.

Baca juga: Pilkada Papua Diprediksi Lebih Rawan Dibandingkan Saat Pemilu, Sinergi Pengamanan Diperkuat

Calon gubernur PDI-P di Pilkada Papua Tengah

Sebagai partai pemenang, PDI-P berkepentingan untuk memenangkan pemilihan gubernur 2024. Berkoalisi dengan PAN dan sejumlah partai lainnya, PDI-P mengajukan nama Mecky Nawipa (mantan Bupati Paniai) dan Denis Geley (mantan Wakil Bupati Puncak Jaya).

Calon dari koalisi PDI-P ini akan bersaing dengan koalisi Nasdem yang mengusung Natalis Tabuni dan Titus Natkime. Natalis Tabuni merupakan politisi Nasdem yang memiliki pengalaman sebagai bupati Intan Jaya selama dua periode sejak 2012. Jabatan bupati yang diemban merupakan modal penting bagi Natalis Tabuni untuk meraih dukungan dalam pemilihan gubernur, khususnya di daerah Intan Jaya.

Pada Pileg Februari 2024, Natalis Tabuni berhasil meraih dukungan dari masyarakat di Papua Tengah. Dari Partai Nasdem, Tabuni menjadi perwakilan Papua Tengah untuk melenggang ke Senayan setelah meraih 154.117 suara. Adapun Titus Natkime merupakan tokoh masyarakat Mimika yang berasal dari suku berpengaruh di Mimika dan Puncak Jaya, yaitu Suku Amungme.

Tokoh berikutnya yang juga bertarung dalam pilgub Papua Tengah adalah John Wempi Wetipo. Berpasangan dengan Ausilius You, Wempi Wetipo diusung oleh koalisi Gerindra dan PKS.

Dalam kancah politik di tanah Papua, nama John Wempi Wetipo bukanlah sosok asing. Pasalnya, Wetipo pernah menjabat sebagai Bupati Jayawijaya selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018).

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat mendamping Wakil Presiden Maruf Amin ketika memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Selasa (10/10/2023).

Nama Wempi Wetipo kian dikenal setelah ikut bertarung dalam Pilgub Papua 2018. Saat itu, Wetipo gagal mendulang kemenangan setelah berhadapan dengan petahana Lukas Enembe.

Karier Wempi Wetipo kemudian menjadi tokoh nasional setelah ditunjuk menjadi wakil menteri PUPR pada 2019 dan kemudian wakil menteri dalam negeri sejak 2022. Capaian karier politik Wempi Wetipo merupakan modal berharga untuk bertarung dalam Pilgub Papua Tengah.

Pasangan calon lainnya ialah Willem Wandik-Aloysius Giyai yang diusung koalisi Golkar dan Demokrat. Willem Wandik pernah menjadi Bupati Puncak dua periode (2013-2018 dan 2018-2023).

Sementara Aloysius Giyai merupakan dokter dan birokrat Papua. Aloysius Giyai pernah menjadi direktur RSUD Abepura, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Baca juga: PDI-P Tantang Koalisi 16 Partai Politik di Pilgub Papua

Potensi konflik di pilkada Papua Tengah

Melihat latar belakang bakal calon gubernur, tampak bahwa tokoh-tokoh yang akan bersaing merupakan putra daerah Papua yang memiliki rekam jejak karier dan politik berpengalaman. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi Papua Tengah karena memiliki banyak pilihan calon berkualitas untuk maju dalam pemilihan gubernur.

Di tengah banyaknya calon berkualitas yang muncul, potensi konflik dari para pendukung adalah hal yang perlu diantisipasi sejak kini. Pemetaan kerawanan Pilkada 2024 yang dirilis oleh Bawaslu menunjukkan, terdapat beberapa wilayah di Papua Tengah yang rawan konflik sehingga perlu diantisipasi. Hasil pemetaan kerawanan pilkada, wilayah Mimika, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Nabire, Puncak, dan Intan Jaya masuk kategori rawan tinggi.

Potensi kerawanan ini juga terpetakan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Kabupaten Intan Jaya, misalnya, dari empat dimensi yang diukur dalam indeks kerawanan pemilu, wilayah ini selalu masuk pada 10 besar kabupaten paling rawan, baik untuk dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Artinya, potensi konflik dari berbagai aspek dapat muncul saat pelaksanaan pemilu sehingga perlu diantisipasi sejak kini.

Kabupaten lainnya juga perlu memperoleh perhatian khusus, seperti Kabupaten Puncak pada aspek sosial politik, Kabupaten Nabire pada aspek penyelenggaraan pemilu, dan Mimika pada aspek partisipasi. Khususnya pada aspek penyelenggaraan pemilu dan partisipasi, Papua Tengah memang menjadi salah satu fokus dari KPU karena, dari delapan kabupaten, enam kabupaten di antaranya diperbolehkan untuk menggunakan sistem noken atau pemilihan melalui mufakat. Oleh sebab itu, untuk menghindari potensi konflik, dibutuhkan pengawasan yang amat ketat dalam penerapan sistem noken.

Banyaknya wilayah rawan di Papua Tengah sejalan dengan ragam konflik yang muncul saat pemilihan anggota legislatif pada Februari 2024. Hal ini tergambar dari jumlah perkara terkait pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Papua Tengah menjadi daerah dengan jumlah perkara pemilu terbanyak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 21 perkara (Kompas, 25/3/2024). Ini menggambarkan bahwa Papua Tengah perlu memperoleh atensi khusus dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tahun ini.

Banyaknya calon berpengalaman yang muncul, serta banyaknya potensi konflik yang timbul menjadi lampu kuning bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur di Papua Tengah.

Tentu menjadi harapan bersama, di tengah potensi konflik, pemilihan gubernur di Papua Tengah dapat menghasilkan pilihan gubernur nan sesuai kehendak rakyat untuk kemajuan wilayah otonomi baru ini dalam lima tahun ke depan. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Pertaruhan Eksistensi PDI-P di Papua Selatan