Mencermati Pola Penilaian Kinerja Pemerintah dari Konstituen Partai
Persepsi positif para konstituen partai terhadap kinerja pemerintah masih stabil tinggi sehingga berpotensi meningkatkan citra pemerintah di benak publik.
Menjelang satu tahun berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, persepsi positif pemilih partai terhadap kinerja pemerintah masih stabil tinggi. Orientasi penilaian konstituen partai ini berpotensi meningkatkan citra pemerintah di benak publik.
Hasil survei periodik Kompas yang diselenggarakan Litbang Kompas di 38 provinsi di Indonesia pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan tingkat apresiasi tersebut. Sebagian besar (74 persen) responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Amin selama setahun terakhir.
Ada sejumlah alasan yang dikemukakan responden terhadap tingginya penilaian kepuasan tersebut. Di antaranya yang terbesar mendapat apresiasi publik adalah program perlindungan masyarakat yang terdiri atas sejumlah program, seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Prakerja, kartu sembako, bantuan beras, dan bantuan kepada pedagang kaki lima. Sekitar 22 persen responden mengaku sering mendapat bantuan sosial tersebut sehingga turut memberikan citra positif bagi pemerintah.
Selain program terkait perlindungan sosial tersebut, kepuasan publik berikutnya juga tecermin dari penilaian terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai baik. Di bidang politik dan keamanan, 7 dari 10 responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah terkait hal itu.
Kepuasan ini salah satunya dipengaruhi tingginya penilaian publik terhadap situasi politik dan keamanan tahun 2023 yang kondusif baik hingga sebesar 70 persen. Meskipun muncul kekhawatiran yang tinggi memasuki tahun politik 2024, sebagian besar responden hingga sekitar 73 persen berkeyakinan bahwa stabilitas politik dan keamanan akan terus terjaga.
Penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan itu berlaku secara umum. Jika melihat latar belakang pilihan partai responden, akan tergambar sejumlah pola penilaian, mulai dari peringkat apresiasi, perubahan tren penilaian, hingga relasi tingkat kepuasan responden dengan posisi partai yang dipilih. Pilihan partai yang dicermati ialah partai politik yang berada di parlemen.
Dari sembilan partai parlemen, responden setiap parpol yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini rata-rata mencapai 70,5 persen. Pemilih PDI-P, PKB, dan Partai Golkar merupakan konstituen yang paling tinggi memberikan apresiasi. Tingkat kepuasan pemilih PDI-P mencapai 85,2 persen, sedangkan pemilih PKB (83,7 persen) dan pemilih Partai Golkar (78,6 persen).
Baca juga: Ganjar dan Prabowo Makin Ketat, Saatnya Adu Gagasan
Tingginya tingkat apresiasi pemilih ketiga partai tersebut tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai partai pengusung Jokowi-Amin di Pilpres 2019 yang berlanjut dengan menjalin koalisi pemerintahan. Pemilih PDI-P sebagai partai naungan Presiden Jokowi masih tetap solid memberikan dukungan berupa apresiasi terhadap berbagai program dan kebijakan kadernya yang berada di pucuk pimpinan pemerintahan.
Selain PDI-P, PKB, dan Golkar, koalisi pemerintahan Jokowi-Amin juga disokong oleh PPP, Nasdem, Gerindra, dan PAN. Rata-rata tingkat kepuasan konstituen koalisi Kabinet Indonesia Maju mencapai 74,5 persen. Di luar koalisi pemerintahan, terdapat pemilih Partai Demokrat yang juga memiliki kecenderungan mengapresiasi kinerja pemerintah. Namun, hal berbeda dinyatakan oleh responden pemilih PKS yang lebih banyak menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah (43 persen).
Tingkat kepercayaan publik ini diikuti dengan tingkat keyakinan responden partai yang mengungkapkan kinerja pemerintah akan semakin baik di masa depan. Sebagian besar responden dari partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan mengungkapkan keyakinannya akan tetap baiknya kinerja pemerintah. Namun, ada satu partai pendukung pemerintah (PPP) yang pemilihnya kurang yakin dengan performa kinerja kabinet Jokowi-Amin.
Adapun corak keyakinan pemilih Partai Demokrat masih sama dengan tingkat apresiasinya. Pemilih Demokrat masih yakin kinerja pemerintah akan terus membaik. Hal yang sama juga diungkapkan responden pemilih PKS yang relatif masih yakin dengan membaiknya kinerja pemerintahan.
Kuadran apresiasi
Dari tingkat apresiasi dan terhadap kinerja pemerintah dan pilihan politik dapat tergambar posisi setiap partai menggunakan analisis kuadran. Ada empat kategori yang terdapat dalam analisis kuadran yang dilihat searah jarum jam, yaitu kiri bawah, kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah.
Pada kuadran kiri bawah dikelompokkan responden yang kurang puas (paling kritis) dan kurang yakin (pesimistis) terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya pada kuadran kiri atas berisi responden partai yang kurang apresiatif tetapi masih menyimpan optimisme terhadap kinerja pemerintah.
Adapun kuadran kanan atas berisi kelompok responden partai yang paling apresiatif dan paling optimistis terhadap pemerintah. Terakhir, kategori kuadran kanan bawah merupakan kumpulan responden partai yang cenderung apresiatif, tetapi kurang optimistis.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dianggap Paling Mampu Atasi Persoalan Kesejahteraan dan Ekonomi
Hasil survei Kompas Agustus 2023 menunjukkan pemetaan tiga kuadran yang merepresentasikan orientasi pemilih partai. Kanan atas menjadi sisi kuadran yang banyak diisi orientasi responden partai, yaitu PDI-P, PKB, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, dan Demokrat. Mereka merupakan pemilih partai yang paling apresiatif dan paling optimistis terhadap pemerintah.
Dua kuadran lain ialah kiri atas dan kanan bawah. Posisi kuadran kiri atas (kurang apresiatif tapi masih menyimpan optimisme) diisi oleh PKS. Adapun kuadran kanan bawah (apresiatif, tetapi kurang optimistis) ditempati PPP.
Melihat trennya, ada sedikit perubahan dari analisis kuadran ini. Pada survei Mei 2023,, hanya ada dua kuadran sebagai pemetaan orientasi pemilih partai dalam menilai kinerja pemerintah. Kuadran itu ialah kanan atas (PDI-P, PKB, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PPP, dan Demokrat) dan kiri bawah (PKS). Pada survei Agustus 2023, PPP bergeser ke kuadran kanan bawah, sedangkan PKS beralih ke kuadran kiri atas.
Perubahan kuadran PPP ini tidak lepas dari menurunnya tingkat keyakinan konstituennya menjadi 42,9 persen. Adapun responden pemilih PKS justru naik tingkat keyakinannya ke angka 52,3 persen.
Optimistis
Hasil analisis kuadran ini setidaknya memberikan tiga gambaran corak orientasi pemilih partai. Pertama ialah kecenderungan kesesuaian antara kebijakan politik partai koalisi pemerintah dan orientasi sikap konstituennya dalam memberikan citra kepada pemerintah.
Bahkan, orientasi ini terpotret masih terjadi pada pemilih Nasdem yang belakangan mulai berjarak dengan pemerintah akibat perbedaan bakal capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sementara, meski pesimistis, pemilih PPP masih cenderung apresiatif terhadap pemerintah (kuadran kanan).
Baca juga: Kekuatan Anies Dianggap Ada di Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan
Aspek kedua ialah dari luar koalisi. Corak sedikit berbeda ditunjukkan pemilih partai yang berada di luar pemerintahan, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Posisi PKS masih konsisten menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Amin diikuti oleh orientasi sikap pemilihnya dalam menilai pemerintah. Sementara pemilih Demokrat justru cenderung apresiatif dan optimistis terhadap pemerintah.
Pola penilaian kinerja tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang belum optimal. Meskipun secara umum masyarakat dan para pendukung partai sudah menilai baik serta berkeyakinan akan jalannya roda pemerintahan yang semakin baik, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal krusial lain yang terlewat.
Posisi kuadran ini juga dapat menjadi peluang bagi pemerintahan Jokowi-Amin untuk meningkatkan citranya di benak pemilih partai yang dapat berdampak pada capaian apresiasinya di mata publik. Apresiasi dan optimisme dari pemilih Demokrat yang berada di luar pemerintahan dan Nasdem yang mulai bertolak belakang dengan koalisi kabinet dapat dikonversi menjadi dukungan nyata bagi pemerintah.
Ide-ide dan kritik dari konstituen partai yang berada di luar pemerintahan ini dapat diakomodasi guna menjawab segala dinamika persoalan yang hadir dalam keseharian masyarakat sekaligus meningkatkan citra pemerintah di benak masyarakat. (LITBANG KOMPAS)