Survei Litbang "Kompas" : Bantalan Sosial Masih Menjadi Penopang

Program bantalan sosial diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Program ini masih menjadi penopang apresiasi publik pada kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memperlihatkan sejumlah kartu sebagai tanda penerima bantuan tersebut, Minggu (16/10/2016), di Banda Aceh, Aceh. Mulai November 2016, Kementerian Sosial menambahkan jumlah penerima bansos PKH dari 3,5 juta keluarga menjadi 6 juta keluarga.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial pada survei periodik Kompas Januari 2023 meningkat 3,3 persen dibandingkan survei tiga bulan sebelumnya. Peningkatan derajat kepuasan terjadi pada semua indikator bidang kesejahteraan sosial, yaitu kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial.

Kepuasan terhadap upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan pemberian bantalan sosial tercatat mengalami peningkatan signifikan setelah trennya selalu menurun pada dua survei sebelumnya, yaitu Juni 2022 dan Oktober 2022.

Secara umum, kinerja pemerintahan Jokowi-Amin pada survei Januari 2023 mendapat apresiasi positif dari publik setelah sempat turun 4 persen pada survei Oktober 2022. Di awal tahun keempat periode kedua pemerintahan Jokowi-Amin ini, derajat kepuasan publik meningkat sebesar 7,2 persen menjadi 69,3 persen.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya apresiasi yang diberikan kepada kinerja pemerintah di semua bidang. Kepuasan bidang kesejahteraan sosial yang dinyatakan 77,3 persen dari 1.202 responden di 38 provinsi, sedikit di bawah kepuasan bidang politik dan keamanan (79,2 persen), tetapi masih di atas kepuasan publik terhadap bidang penegakan hukum (55,1 persen) dan ekonomi (53,5 persen).

Kepuasan atas kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial kali ini, sepanjang kepemimpinan Jokowi sejak tahun 2014, terpotret hanya terpaut 1 persen dari kepuasan tertinggi yang pernah dicapai pada survei Januari 2022.

Artinya, masyarakat telah merasakan dampak dari segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi pascapandemi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kepuasan terhadap kinerja bidang ini juga merata dirasakan oleh masyarakat, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Kepuasan publik pada pelayanan kesehatan selalu paling tinggi dibandingkan indikator lainnya, apalagi pada periode kedua pemerintahan Jokowi-Amin di mana pandemi Covid-19 melanda, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi prioritas.

Pada survei Januari 2023, delapan dari sepuluh responden menyatakan puas atas kinerja pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan. Publik juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah menangani pandemi Covid-19 sehingga sejak Desember 2022 pemerintah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tujuh dari sepuluh responden menyatakan kepuasannya.

Baca juga: Apresiasi Kinerja Pemerintahan Kembali Meningkat

Kemiskinan dan bantalan sosial

Tingginya kepuasan atas kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial kali ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah mengatasi kemiskinan yang tak lepas dari program-program bantalan sosial yang diberikan untuk merespons gejolak harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak pada September lalu.

Keraguan publik atas upaya pemerintah memberikan bantalan sosial dan mengatasi problem kemiskinan yang terbaca pada survei Oktober 2022 terpatahkan dengan signifikansi peningkatan kepuasan atas kedua indikator kesejahteraan tersebut pada survei Januari 2023.

Tak dapat dimungkiri, naiknya beberapa harga kebutuhan pokok diikuti kenaikan harga BBM pada semester II tahun 2022 di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi membuat penilaian kinerja bidang kesejahteraan sosial merosot pada survei Oktober 2022, bahkan tercatat terendah sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi-Amin.

Kini kondisi berbalik arah. Setelah lebih kurang empat bulan masyarakat menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang digelontorkan pemerintah sebagai pengalihan BBM bersubsidi hingga Rp 24,17 triliun, tingkat kepuasan pun meningkat. Masyarakat merasakan sekali manfaat dari bantalan sosial tersebut. Kepuasan terhadap program bantuan sosial ini pun meningkat 7 persen.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kerja dan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada pedagang kaki lima dan pedagang Pasar Angso Duo, Kota Jambi, Kamis (7/4/2022).

Tantangan mengatasi problem kemiskinan yang menguat pada survei sebelumnya perlahan telah berhasil diatasi dengan apresiasi yang tinggi pada survei terbaru dengan derajat kepuasan yang meningkat 8 persen, tertinggi di antara empat indikator lainnya.

Meski berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau naik tipis 0,03 persen dibandingkan Maret 2022, apabila dibandingkan dengan posisi September 2021, persentase penduduk miskin pada September 2022 tersebut menurun 0,14 persen.

BLT BBM dan program bantuan sosial lainnya yang telah diterima oleh sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat, 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta; 946.863 anak yatim piatu; 334.011 warga lansia tunggal; dan 98.934 penyandang disabilitas serta penerima manfaat lainnya turut meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

Baca juga: Tantangan Menguatkan Kesejahteraan Sosial

Optimis membaik

Peran bantalan sosial yang diberikan pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin yang telah dirasakan masyarakat tersebut menumbuhkan optimisme bahwa persoalan besar dalam mengatasi kemiskinan bisa diatasi.

Optimisme tersebut terpotret dari hasil survei dimana sebanyak 67,6 persen responden menilai positif kondisi kesejahteraan sosial di tahun 2023. Bahkan, hampir sepertiga bagian responden menilai kondisi akan semakin baik.

Optimisme tersebut didukung oleh berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, untuk terus melanjutkan pemberian perlindungan sosial pada tahun 2023. Apalagi mengingat kondisi ekonomi belum pulih seperti sebelum pandemi dan adanya potensi resesi global.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 470 triliun untuk tujuh program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Pada triwulan I-2023, Kementerian Sosial akan menyalurkan program sembako untuk 18,8 juta keluarga dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga.

Di samping itu, optimisme kesejahteraan sosial masyarakat akan membaik seiring dengan semakin baiknya sistem penyaluran bantuan sosial.

Meski belum sempurna, sistem penyaluran dari segi realisasi, ketepatan waktu, jumlah, dan ketepatan sasaran berjalan dengan baik dan hampir tidak ada masalah. Optimisme ini menjadi pemacu agar kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga terus meningkat. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Pemerintahan Jokowi-Amin Perlu Atasi Tujuh Tantangan untuk Beri Warisan Baik