Integritas Penjabat Gubernur Menjawab Tantangan Kepemimpinan Ibu Kota

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diharapkan dapat menyelesaikan persoalan perkotaan juga menunjukan integritas. Hal ini penting untuk menjaga kohesifitas sosial di tahun politik jelang Pemilu 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Tugas berat Penjabat Gubernur DKI Jakarta bukan hanya pada penyelesaian setumpuk persoalan menyangkut tata kelola ruang perkotaan. Sosok yang didapuk mengisi kekosongan pemimpin ibu kota ini juga diharapkan dapat menunjukan profesionalitas dan integritas, guna menjaga ketenteraman di tahun politik.

Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/10/2022).

Heru menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Penetapan Heru sebagai penjabat gubernur untuk melanjutkan kepemimpinan ibu kota diputuskan dalam rapat Tim Penilaian Akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Selain Heru, dua nama lain yang turut diajukan oleh legislatif daerah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar.

Terpilihnya Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentulah didasarkan pada pertimbangan matang mengingat kompleksitas tantangan yang akan dihadapi pemimpin daerah khusus ini.

Bagi Heru yang telah banyak mengenyam pengalaman sebagai birokrat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tak perlu waktu lama untuk beradaptasi dalam memahami Jakarta dan setumpuk persoalannya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara (2014) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015) ini sebelumnya juga sempat bertemu langsung dengan Anies Baswedan.

Pertemuan di Pendopo Balai Kota, Rabu (12/10/2022) itu membahas berbagai situasi dan persoalan Jakarta. Dalam keterangannya, Anies menyampaikan bahwa Heru merupakan sosok berpengalaman di lingkungan pemerintah daerah dan memahami persis tantangan dalam mengelola DKI Jakarta.

Penyempurnaan hingga penuntasan berbagai program yang telah dilaksanakan pada periode pemerintahan sebelumnya tentulah begitu diharapkan. Dalam hal ini, Penjabat Gubernur DKI Jakarta perlu berpijak pada berbagai rencana yang telah disusun dan menjadi kesepakatan yang diundangkan seperti yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagainya.

Berkaitan dengan itu, hasil jajak pendapat Litbang Kompas kepada warga DKI Jakarta mencatatkan sejumlah program kerja yang dinilai perlu dilanjutkan oleh penjabat gubernur terpilih. Program Jak Lingko terkait transportasi umum menjadi yang paling banyak disebutkan oleh sekitar 15,5 persen responden.

HELENA FRANSISCA NABABAN

Heru Budi Hartono bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan jumpa pers di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (12/10/2022). Dalam kesempatan saat itu Heru menjelaskan, ia datang ke Balaikota DKI Jakarta atas undangan Anies Baswedan sekaligus sebagai silaturahmi.

Selanjutnya sejumlah program yang berkaitan dengan banjir juga menjadi perhatian dari sekitar 13,2 persen responden. Di luar itu, ada pula Kartu Jakarta Pintar Plus, program hunian DP nol rupiah, pembangunan fasilitas umum dan berbagai realisasi penataan kota diharapkan tetap menjadi fokus program yang dilaksanankan oleh penjabat gubernur.

Berbagai program yang dinilai layak dilanjutkan sekalipun kepemimpinan itu berganti tak ubahnya berangkat dari keresahan warga Jakarta pada persoalan yang dihadapi di kota tempat tinggalnya.

Berselaras dengan itu, hasil survei juga merekam kepemimpinan penjabat gubernur diharapkan segera dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, termasuk pula kualitas transportasi umum.

Baca juga : Heru Budi Hartono: Presiden Minta Selesaikan Banjir, Macet, dan Tata Ruang DKI

Tantangan kompleks

Di luar permasalahan yang menuntut pembenahan urusan fisik ruang perkotaan itu, terdapat tantangan yang tidak kalah lebih kompleks bagi kepemimpinan di ibu kota. Rasa nyaman dan ketenteraman dalam keseharian di ruang megapolitan Jakarta itu tentu juga harus menjadi prioritas.

Tantangan mewujudkan ketenteraman itu seolah kian memberat tatkala suasana di tahun politik, baik pada gelanggang Pemilu maupun Pilkada 2024 telah mulai bergulir. Berbagai antisipasi perlu dipersiapkan akan hal itu, termasuk pula melakukan evaluasi dan pembenahan dari potret buruk polarisasi di masa lampau akibat situasi politik di ibu kota.

Sampai hari ini, harus diakui pembelahan di masa lalu masih meninggalkan jelaga yang masih rentan untuk kembali terpantik. Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada momentum Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke 495, Bulan Juni 2022 lalu, memotret masih kentalnya nuansa partisan yang memengaruhi objektifitas publik dalam melihat kinerja pemimpin di Jakarta.

Gambaran melekatnya isu partisan itu terlihat jelas dari pola apresiasi yang disampaikan responden terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam tiga aspek utama, yaitu politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial. Secara garis besar, penilaian terhadap ketiga aspek kinerja itu tak terlepaskan dari loyalitas pemilih dalam Pemilihan Gubernur 2017 lalu.

Pemilih pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno terbaca cenderung memberikan penilaian yang lebih positif pada kinerja Pemprov DKI Jakarta. Bahkan terkait dengan kinerja Pemprov di bidang politik dan keamanan, tak kurang sembilan dari sepuluh responden pemilih Anies-Sandi memberikan apresiasinya.

Selain itu, apresiasi yang tinggi juga mengalir untuk capaian kinerja di bidang kesejahteraan sosial yang diungkap oleh lebih dari 85 persen pemilih pasangan gubernur tersebut.

Sebaliknya penilaian yang kurang positif untuk kinerja Pemprov ditunjukan oleh pemilih Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dalam porsi yang lumayan tinggi.

Survei merekam masih kentalnya nuansa partisan yang memengaruhi objektifitas publik dalam melihat kinerja pemimpin di Jakarta

Hal itu terlihat dari tiga perlima bagian responden pemilih Basuki – Djarot yang menilai buruk kinerja Pemprov di bidang perekonomian. Termasuk pula empat dari sepuluh orang pada kelompok pemilih ini juga tak dapat mengapresiasi kinerja menyangkut politik dan keamanan.

Seluruh pihak tentu tak mau kembali terlarut pada kondisi polarisasi yang masif dan tentulah diperlukan upaya nyata dari kebijaksaan pemimpin ibu kota saat ini.

Titik berat pembangunan Jakarta saat ini bukan hanya pada berbagai persoalan fisik perkotaan yang kasat terlihat, namun lebih dari itu adanya edukasi yang mengajarkan perilaku masyarakat kota ini untuk berperilaku politik secara cerdas dan damai juga menjadi urgensi tersendiri. Terlebih dalam menunjukan fanatisme dukungan, termasuk juga dapat bijak dalam menerima kemenangan atau pun kekalahan pada kontestasi politik.

Baca juga : Warga Apresiasi Kinerja Pemprov DKI di Pengujung Periode

Integritas

Tantangan terhadap hal itu agaknya cukup berat untuk dijawab oleh penjabat gubernur. Sekalipun puluhan tahun berkiprah sebagai birokrat DKI Jakarta yang profesional, sosok Heru sendiri cukup fenomenal diperbincangkan setelah pernah diajukan sebagai bakal calon gubernur ibu kota untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama dari jalur independen pada Pilgub 2017. Namun pencalonan itu tak terealisasi dan Basuki mengikuti pilkada lewat jalur pengusungan partai politik.

Meskipun demikian, sampai kini sosok Heru kerap dinilai begitu dekat dengan partai dan kepentingan politik tertentu. Hal itu juga terekam dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Periode 11-13 Oktober 2022 ini. Tidak kurang 47 persen responden memandang sosok Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat bekerja secara profeional dan netral terhadap kepentingan politik.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga menunggu kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sambil membawa poster dukungan terhadap Anies saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (16/10/2022). Anies bersepeda dari rumahnya di kawasan Lebak Bulus menuju Balaikota DKI Jakarta untuk berpamitan kepada warga Jakarta di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Namun, sekitar 36 persen responden lainnya justru menilai sebaliknya, bahwa sosok penjabat gubernur ini begitu rentan terafiliasi kepentingan politik, sehingga dikhawatirkan memengaruhi profesionalitasnya dalam memimpin Jakarta.

Besarnya porsi ketidakyakinan pada profesionalitas kepemimpinan yang akan ditunjukan Heru terbaca cukup besar pada responden dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke atas. Dalam artian, komposisi ini menunjukan debut Heru sebagai penjabat gubernur akan begitu diamanati oleh warga yang lebih dapat bersikap kritis.

Kondisi itu membuat Penjabat Gubernur DKI Jakarta ini perlu membuka berbagai ruang-ruang pembuktian yang masih menjadi keraguan warga. Pembantahan atas kedekatan dengan afiliasi politik tertentu, sudah semestinya dapat dibuktikan oleh penjabat gubernur dengan terus bekerja secara profesional dan berpijak pada kepentingan kemaslahatan warga Jakarta.

Seluruh pihak tentu tak mau kembali terlarut pada kondisi polarisasi yang masif dan tentulah diperlukan upaya nyata dari kebijaksaan pemimpin ibu kota saat ini. Titik berat pembangunan Jakarta saat ini bukan hanya pada berbagai persoalan fisik perkotaan yang kasat terlihat, namun lebih dari itu adanya edukasi yang mengajarkan perilaku masyarakat kota ini untuk berperilaku politik secara cerdas dan damai.

KOMPAS/RIZA FATHONI (RZF)

Halte Jak Lingko yang terhubung dengan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Program Jak Lingko mengintegrasikan antara bus Transjakarta dengan angkutan kota Mikro Trans dan bus kecil. Jak Lingko Tanah Abang melayani delapan rute dan terintegrasi dengan enam rute bus Transjakarta.

Apalagi, penjabat gubernur akan memimpin dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Periode kepemimpinan yang bisa dikatakan cukup panjang untuk melaksanakan berbagai program pemerintahan dan meninggalkan dampak kebermanfaatan.

Segenap upaya menumbuhkan kepercayaan dan dukungan publik pada kepemimpinan itu hanya akan terwujud lewat pembuktian bekerja secara profesional dan menunjukan integritas tanpa terganggu oleh kepentingan politik apapun.

Hal itu juga menjadi harapan yang disematkan publik pada berjalannya roda pemerintahan yang dipimpin oleh penjabat gubernur. Tak kurang dari 68 persen responden berharap penjabat gubernur dapat memastikan pelayanan di lingkup Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan baik di tengah memanasnya kontestasi politik.

Di luar itu, masih dalam konteks pemilihan, publik juga berharap penjabat gubernur dapat menjamin Aparatur Sipil Negara dapat bersikap netral, juga adanya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya polarisasi politik.

Pada akhirnya, pembuktian profesionalitas dan kepemimpinan penjabat gubernur akan mendulang kepercayaan dari publik dan menjawab berbagai keraguan yang datang. Bagaimanapun kepemimpinan tersebut perlu mendapatkan dukungan dalam mewujudkan harapan bersama untuk Jakarta yang lebih baik. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Harapan di Momen Transisi Kepemimpinan DKI Jakarta