Demokrat: Ketua Umum Partai Layak Masuk Kabinet ”Zaken” Prabowo

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden terpilih Prabowo Subianto didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghampiri mantan istrinya, yaitu Siti Hediati atau Titiek Soeharto, dan putra mereka, Didiet Hediprasetyo, setelah menerima surat penetapan sebagai presiden dan wakil presiden dari Komisi Pemilihan Umum pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat memandang ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju layak menjadi bagian dari kabinet zaken yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Para ketua umum partai dinilai memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang memadai. Kabinet zaken juga tak seharusnya mengurangi kehadiran figur-figur partai karena mereka juga banyak yang profesional.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, kabinet zaken menempatkan orang yang tepat untuk suatu penugasan atau urusan. Figur yang diberikan amanah pasti memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang sesuai dengan penugasan.

Baca juga: Di Sidang Kabinet Terakhir, Presiden Minta Semua Menteri Dukung Program Prabowo

”Tentu saja para ketua umum partai anggota KIM memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi bagian dari zaken kabinet,” ujarnya, Sabtu (14/9/2024).

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kata Kamhar, menegaskan dukungan terhadap proses penentuan struktur dan komposisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. AHY dinilai memahami pentingnya kabinet zaken untuk menjadi jawaban dinamika dan problematika bangsa yang semakin kompleks ke depan.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat (13/9/2024).

Seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, (13/9/2024), AHY mengaku siap menjalankan tugas apa pun yang diberikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto apabila masuk ke dalam kabinet baru. Demokrat yang menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran sudah seharusnya ikut mengawal pemerintahan ke depan.

”Jadi, tentunya, kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau (Prabowo) bentuk lima tahun ke depan. Sehingga, kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan,” katanya.

Tentu saja para ketua umum partai anggota KIM memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi bagian dari zaken kabinet.

Representasi partai

Menurut Kamhar, keinginan Prabowo untuk membentuk kabinet zaken tak perlu mengurangi atau mengeliminasi kandidat partai politik. Sebab, nilai-nilai profesionalisme dan kepakaran bidang-bidang tertentu tak terlepas dari kader partai.

Parpol era modern membutuhkan sumber daya manusia kompeten untuk mempertahankan eksistensinya. Karena itu, pengurus dan kader partai politik banyak diisi oleh kalangan profesional dan pakar di bidang-bidang tertentu.

”Menghadirkan zaken kabinet bukan berarti mengeliminir atau meminimalisir representasi partai. Karena, sejatinya antara profesional dan partai tak saling trade off, malah share growth,” terang Kamhar.

Hak presiden terpilih

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, penyusunan komposisi kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Begitu pula dengan simulasi jumlah menteri, nomenklatur, dan tokoh yang mengisinya.

Sejauh ini, belum ada ketua umum partai politik yang diajak untuk membahas perihal komposisi kabinet. ”Tetapi, memang pada saatnya nanti akan diberitahukan kepada teman-teman ketua umum parpol. Dan memang sampai saat ini belum,” katanya.

Selain itu, Dasco belum bisa memastikan apakah kabinet bakal lebih banyak diisi kalangan profesional atau partai politik. Namun, ia memastikan menteri mendatang akan sesuai bidang masing-masing.

Baca juga: Prabowo Ingin Kabinet ”Zaken”, Mungkinkah Konsep di Era Soekarno Itu Terwujud Kembali?

Wakil Ketua DPR itu pun belum mengetahui apakah kader yang diusulkan oleh partai politik merupakan kader profesional, kader murni, atau tokoh profesional nonkader. Hal tersebut belum bisa diumumkan kepada publik karena masih disimulasi.

”Ada partai yang sudah mengusulkan dan sedang di profiling disimulasikan, ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum (parpol) yang bersangkutan,” ucapnya.