Di Sidang Kabinet Terakhir, Presiden Minta Semua Menteri Dukung Program Prabowo

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta semua menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung program-program dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Dukungan itu dibutuhkan agar pemerintah baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang dapat langsung berlari kencang.

”Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat (13/9/2024).

Baca juga: Capaian Reformasi Birokrasi Jelang Transisi Pemerintahan

Hadir dalam sidang kabinet tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan presiden terpilih periode 2024-2029, juga ikut hadir.

Lebih jauh, Presiden meminta menteri untuk membuat regulasi baru seandainya dibutuhkan dalam menyukseskan program-program dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Rumusan kebijakan demi kelancaran program-program unggulan presiden terpilih harus segera dibuat.

ADITYA PRADANA PUTRA

Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Hal itu diperlukan agar pemerintahan yang baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Dengan demikian, seluruh program, terutama program unggulan, dapat segera dilaksanakan seusai dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Di sisi lain, Presiden meminta semua pihak agar menjaga kondusivitas dan stabilitas politik. Situasi ini dibutuhkan agar Indonesia mampu terus menjaga pertumbuhan dan pembangunan.

Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.

Selain itu, semua menteri dilarang membuat kebijakan-kebijakan ekstrem yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat luas dan menimbulkan gejolak harus dihentikan. Daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, dan ketertiban harus terus dijaga.

”Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” kata Presiden Jokowi.

DAVID UNTUK KOMPAS

Suasana sidang kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024), yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan didampingi Wakil Presiden Maruf Amin.

Sidang kabinet terakhir

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di IKN itu merupakan sidang kabinet terakhir di era Kabinet Indonesia Maju. Masa tugas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, termasuk seluruh jajaran menteri, akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nantinya, pemerintahan selanjutnya akan dipimpin oleh Prabowo yang memenangi Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dari semua menteri di Kabinet Indonesia Maju. Seluruh jajaran telah bekerja maksimal dalam melaksanakan program dan visi dari Jokowi-Amin di tengah berbagai tantangan yang muncul selama lima tahun terakhir.

Baca juga: Prabowo-Jokowi, Perlukah Tim Transisi hingga Oktober 2024?

Maka, sebelum pemerintahan berganti, Presiden meminta jajarannya untuk segera menuntaskan program kerja utama dalam satu bulan terakhir yang tersisa. Hal-hal seperti serapan anggaran, administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan agar dapat dituntaskan.

”Terakhir, saya juga ingin meminta maaf kepada bapak ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucap Presiden Jokowi.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen, sejumlah target dari program kerja Kementerian ATR/BPN akan dilaksanakan sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Kementerian ATR/BPN pun sudah menyiapkan referensi yang bisa digunakan pemerintahan selanjutnya untuk melihat program yang sudah dijalankan.

”Itu penting untuk mengetahui mana saja (program) yang sedang berproses dan yang sudah tercapai untuk dilanjutkan,” kata Agus.

Yang justru tampak adalah lebih pada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat bahwa IKN sebagai Kantor Presiden yang menjadi ikon peninggalan Presiden Jokowi.

Pengajar Administrasi Negara di Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo, menilai, tidak ada signifikansi kuat antara lokasi sidang kabinet di IKN dan kelancaran transisi pemerintahan. Yang justru tampak adalah lebih pada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa IKN sebagai Kantor Presiden yang menjadi ikon peninggalan Presiden Jokowi sudah berfungsi.

”Meski di sisi lain, tidak terlalu signifikan, ada capaian atau upaya mulai ’latihan’ berkantor baru di IKN. Ada sisi subyektif-personal bagi presiden ’merasakan’ berkantor di tempat yang sudah beliau usahakan diselesaikan dengan upaya sangat keras,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (1/8/2024). Proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Berdasarkan data Otorita IKN, hingga groundbreaking VI pada Mei 2024, investasi IKN baru menyentuh angka Rp 51,35 triliun.

Memanggil calon menteri

Dalam Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan raihan 58,59 persen suara dibandingkan dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,95 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,47 persen).

Meskipun baru akan dilantik bulan depan, Prabowo sudah memanggil sejumlah calon menteri. Prabowo bahkan menjanjikan kabinet zaken agar pemerintahan mendatang bisa dijalankan para ahli di bidangnya. Diharapkan, visi, misi, serta program pemerintahan dapat dilaksanakan dengan cepat.

Baca juga: Dasco Akui Ada Simulasi 44 Menteri, tetapi Belum Hasil Resmi

”Sejumlah tokoh sudah disebut dan mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Muzani mengungkapkan, sebagian calon menteri yang dibidik Prabowo-Gibran sudah diajak diskusi. Tema diskusi, antara lain, seputar tantangan dan persoalan yang akan dihadapi bangsa ke depan serta jalan keluar yang ditawarkan para calon menteri tersebut.

”Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan kabinet zaken, yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” katanya.

DOKUMENTASI AMINUDDIN MA

Pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2024).

Muzani tidak bersedia mengungkapkan jatah menteri yang disiapkan untuk tiap partai politik pendukung Prabowo-Gibran. Namun, satu hal yang pasti, Prabowo sudah mengajak diskusi semua parpol pendukung.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui ada wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 instansi menjadi hingga 44 instansi. Namun, hal itu sebatas simulasi dan belum mencapai hasil resmi.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui ada wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 instansi menjadi hingga 44 instansi.

Menurut Dasco, simulasi dibutuhkan untuk mencari komposisi paling efektif guna mengoptimalkan tugas-tugas kementerian. Janji-janji kampanye Prabowo-Gibran harus terwujud lewat percepatan pembangunan. Jumlah instansi pemerintahan yang disimulasikan ada 44, 42, dan 40 kementerian.

”Soal berapa jumlah sampai sekarang masih kami simulasikan. Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi dari tugas-tugas kementerian dalam rangka memenuhi janji kampanye sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kami juga masih melakukan simulasi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/9/2024).

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Selain itu, simulasi juga mencari nomenklatur dan pengisi kabinet yang tepat. Hal-hal teknis tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih terus disusun. Prabowo-Gibran tak ingin buru-buru mengumumkan, misalnya pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, hal itu belum pasti.

Kabinet Prabowo-Gibran mendatang, lanjut Dasco, bakal didominasi kalangan profesional ketimbang kader partai politik. Tujuannya untuk memenuhi janji kampanye. Meskipun begitu, nama-nama menteri juga belum ada yang pasti. Wakil Ketua DPR itu membuka kemungkinan komposisi kabinet rampung pada H-7 atau H-5 pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.