Dasco Akui Ada Simulasi 44 Menteri, tetapi Belum Hasil Resmi

Komposisi kabinet bakal selesai setidaknya lima hari sebelum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para menteri baru Kabinet Indonesia Maju, seusai dilantik Presiden Joko Widodo, melakukan tanda tangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui ada wacana penambahan jumlah kementerian hingga 44 instansi. Namun, hal itu sebatas simulasi dan belum mencapai hasil resmi. Komposisi kabinet pemerintahan mendatang bakal selesai setidaknya lima hari sebelum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Dasco, simulasi dibutuhkan untuk mencari komposisi paling efektif guna mengoptimalisasi tugas-tugas kementerian. Janji-janji kampanye Prabowo-Gibran harus terwujud lewat percepatan pembangunan. Jumlah instansi pemerintahan yang disimulasikan ada 44, 42, dan 40 kementerian.

Baca juga: Nama di Kabinet dari Golkar, Adakah Bahlil, Agus, Dito, dan Nusron?

”Soal berapa jumlah sampai sekarang masih kami simulasikan. Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi dari tugas-tugas kementerian dalam rangka memenuhi janji kampanye sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kami juga masih melakukan simulasi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, simulasi juga mencari nomenklatur dan pengisi kabinet yang tepat. Hal-hal teknis tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih terus disusun. Prabowo-Gibran tak ingin buru-buru mengumumkan, misalnya pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, hal itu belum pasti.

Rampung sebelum pelantikan

Kabinet Prabowo-Gibran mendatang, lanjut Dasco, bakal didominasi kalangan profesional ketimbang kader partai politik. Tujuannya untuk memenuhi janji kampanye. Meskipun begitu, nama-nama menteri juga belum ada yang pasti. Wakil Ketua DPR itu membuka kemungkinan komposisi kabinet rampung pada H-7 atau H-5 pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Salah satu spekulasinya adalah Sri Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan. Hal ini terlihat dari diskusi intens Prabowo dengan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Menurut Dasco, ketiganya sekadar berdiskusi soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendatang. Pertemuannya juga dilakukan atas seizin Presiden Joko Widodo.

Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi dari tugas-tugas kementerian dalam rangka memenuhi janji kampanye.

Selain Sri Mulyani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono juga disebut-sebut bakal menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Retno Marsudi. Retno dan Sugiono juga tampak berdiskusi khusus di ruang rapat Komisi I DPR, Kamis siang. Lagi-lagi, Dasco menampik.

”Ya semua masih dalam (pembahasan), belum ada yang final, tadi saya bilang. Nah sehingga spekulasi aspirasi yang ada di masyarakat mengenai daftar-daftar yang beredar itu saya pastikan belum fix, bukan dikeluarkan dari sumber yang resmi,” ujarnya.

Selain individu, pembahasan nama menteri juga dilakukan ke partai politik pendukung pemerintahan mendatang, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pembicaraan masih dinamis dan semua hal masih belum final.

Bisa sampai 100 menteri

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyampaikan, revisi Undang-Undang Kementerian Negara mengakomodasi penambahan kementerian sesuai kebutuhan presiden. Dengan demikian, jumlah menteri tak lagi dibatasi sebatas 34 kementerian.

Meski begitu, presiden tidak bisa sembarangan menambah atau menggemukkan porsi kabinetnya. Apabila terbukti tidak membuat pemerintahan efektif, tidak boleh ada penambahan.

Baca juga: PKB Sudah Diskusi dengan Prabowo soal Jatah Menteri

Efektivitas pemerintahan bakal dinilai dari tidak adanya rangkap jabatan, tumpang tindih penugasan, hingga kecukupan anggaran. Jangan sampai, kata Baidowi, penambahan kementerian ternyata banyak menyedot anggaran ke belanja pegawai sehingga pembangunan tidak efektif.

”Bisa (44 kementerian), 100 (kementerian) juga bisa. Namanya kebutuhan presiden. Kabinet Dwikora (era Presiden Soekarno) aja 100 aja bisa,” ujarnya.