Agenda Rutin Presiden Jokowi Kembali Digelar di IKN

Berbagai agenda rutin akan dijalani Presiden Jokowi di IKN hingga masa jabatannya berakhir pada akhir Oktober 2024.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Setelah menggelar Sidang Kabinet Paripurna dan Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi kembali menggunakan Ibu Kota Nusantara sebagai lokasi acara pengarahan kepada pejabat TNI dan Polri, Kamis (12/9/2024). Menurut rencana, berbagai agenda rutin kepresidenan akan digelar di IKN hingga 19 Oktober 2024, berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Pada Kamis (12/9/2024), Presiden Joko Widodo melaksanakan kegiatannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dengan memberikan arahan kepada pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri). Dalam kegiatan tersebut, Presiden Jokowi duduk bersebelahan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya diapit oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Presiden Berkantor Lagi di IKN, Wapres Batalkan Kunjungan dan Menyusul Siang Ini

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Sementara dari jajaran TNI/Polri hadir sebanyak 1.094 personel dari seluruh wilayah.

Pengarahan kepada pejabat TNI-Polri bukanlah agenda kepresidenan pertama yang digelar di IKN. Sebelumnya, IKN juga digunakan untuk menggelar Sidang Kabinet Paripurna yang pertama, pada pertengahan Agustus 2024 lalu. Sehari berselang, Presiden Jokowi juga menggelar pengarahan kepada seluruh kepala daerah di IKN. Bahkan, IKN juga digunakan untuk menggelar Upacara HUT Ke-79 RI.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyapa para pekerja yang sedang menyelesaikan pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023).

Mengawali pengarahannya, Presiden menceritakan perbincangannya tiga minggu yang lalu dengan Panglima TNI dan Kapolri. Keduanya ingin mengumpulkan jajaran dari seluruh Tanah Air dan meminta acara digelar di IKN. Sebab, banyak anggota yang belum pernah melihat langsung IKN. Mereka hanya mengetahui IKN dari televisi maupun Youtube.

Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa saat IKN belum jadi dan masih dalam pembangunan. Pembangunan IKN membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa lebih dari 20 tahun. Namun, Presiden Jokowi yakin bahwa pembangunan IKN bisa lebih cepat di bawah pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mendatang.

Presiden Jokowi yakin bahwa pembangunan IKN bisa lebih cepat di bawah pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mendatang.

”IKN ini belum jadi, masih dalam pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini, bapak presiden terpilih (Prabowo) pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak,” ujar Presiden Jokowi sambil tersenyum.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan bahwa negara sedang berada dalam fase yang sangat penting. Akan ada dua agenda besar dalam dua bulan mendatang, yakni pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menghadiri penganugerahan tanda jasa dan kehormatan kepada 64 tokoh oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Oleh karena itu, seluruh aparat TNI/Polri harus mampu menjaga stabilitas politik. Riak-riak kecil yang berpotensi mengganggu stabilitas politik harus segera diselesaikan. Seluruh aparat harus memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Begitu pula jaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada agar situasi tetap kondusif.

”Sekali lagi, saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan sehingga mulus. Pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto," ucap Presiden Jokowi.

Baca juga: Mengapa Presiden Harus Berkantor di IKN?

Presiden melanjutkan, stabilitas politik juga dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Negara-negara yang masih berkonflik tidak akan bisa mempercepat pembangunan. Terlebih, negara-negara lain masih berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, dampak pandemi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan lapangan kerja masih dirasakan negara-negara lain sampai sekarang.

Oleh karena itu, dibutuhkan aparat TNI/Polri yang profesional agar dapat menjaga stabilitas politik nasional. TNI dan Polri harus lebih humanis agar semakin dipercaya masyarakat. Meskipun saat ini, citra TNI dan Polri sudah berada di tingkat kepuasan yang tinggi.

Hal-hal kecil yang berdampak langsung kepada masyarakat mesti diperbanyak. Tidak hanya soal keamanan dan ketertiban, aparat juga dapat membantu kebutuhan masyarakat. Beberapa sudah dilakukan oleh aparat di beberapa daerah, seperti mengambil rapor anak yatim, membantu ibu-ibu yang motornya mogok, maupun membekuk oknum aparat bersenjata.

Sebaliknya, hal-hal yang yang buruk harus dihindari karena dapat berdampak negatif. Perilaku seperti terlibat dalam judi daring, penganiayaan, narkoba, dan pelecehan tidak boleh dilakukan karena berdampak pada citra dan kepercayan terhadap institusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pihaknya menyadari bahwa dinamika tantangan bangsa semakin tidak mudah.

”Semangat untuk memperbaiki citra diri, citra institusi, agar TNI dan Polri, semakin dicintai dan dipercaya oleh rakyat. Walaupun sekarang ini memang rankingnya sudah tinggi, tetapi kalau kita perbaiki terus, itu akan bisa naik lagi,” kata Presiden Jokowi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pihaknya menyadari bahwa dinamika tantangan bangsa semakin tidak mudah. Namun, ia yakin bahwa seluruh aparat mampu dan siap menghadapi, serta menyelesaikan berbagai tantangan tugas ke depan.

Menurut dia, TNI/Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Presiden Jokowi. Aparat akan mewaspadai perkembangan lingkungan strategis yang dapat berdampak kepada kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas kedaulatan negara serta stabilitas keamanan dalam negeri.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar, termasuk menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah. Aparat TNI/Polri bakal mendukung seluruh pelaksanaan program pemerintah agar dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Termasuk menjunjung tinggi netralitas dan mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas selama pelaksanaan pilkada serentak.

Selain itu, TNI/Polri berkomitmen menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengawasan melekat secara berjenjang. Semua pihak akan menampilkan keteladanan, mempererat sinergitas dan soliditas TNI/Plri hingga level pelaksana, serta senantiasa bekerja sama untuk hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Efektivitas Pemerintah yang Naik Jadi Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

”Senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan, terutama terhadap kaum rentan," kata Listyo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan, setiap arahan yang disampaikan Presiden Jokowi sangat bermanfaat dan menambah wawasan. Arahan yang diberikan juga menjadi motivasi guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja TNI/Polri di masa yang akan datang.

HAFIDZ MUBARAK A

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Menhan Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (kedua dari kiri) mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).

Jokowi Memimpin dari IKN

Secara terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi berkantor di IKN, tetapi tidak terus selalu ada di Kantor Presiden di IKN. Hal ini pun sama seperti ketika berkantor di Jakarta yang tidak harus selalu berada di Jakarta. Presiden tetap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.

”Jadi, beliau akan memimpin melalui IKN, di akhir-akhir masa jabatan beliau, tapi juga beliau akan banyak kunjungan-kunjungan, titik berangkatnya dari IKN. Enggak tertutup juga kemungkinan beliau ke Jakarta lagi. Jadi, ini kan ada banyak istana negara, ada banyak istana presiden yang bisa dipakai oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di IKN juga,” ujarnya.

Presiden berencana kembali menggelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Jumat (13/9/2024) esok.

Seusai memberikan pengarahan kepada pejabat TNI/Polri, Presiden berencana kembali menggelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Jumat (13/9/2024) esok. Para menteri juga sudah diundang untuk turut hadir di rapat tersebut di IKN. Presiden Jokowi juga diagendakan akan menghadiri peletakan batu pertama gelombang ke-8 pada beberapa proyek pembangunan di IKN pada 19 atau 20 September.

Menurut Hasan, akan ada peletakan batu pertama proyek investasi asing yang berasal dari China dan Australia. Investor dari China berinvestasi pada bisnis campuran jasa, hotel, mal, dan perkantoran. Sementara investor Australia di bidang pendidikan.

”Ini menunjukkan bahwa kepercayaan swasta itu dan termasuk juga investor asing untuk berinvestasi di IKN sudah kelihatan wujudnya. Teman-teman itu kita harus paham, ya. Mulai dari LOI, MoU, kontrak, sampai groundbreaking itu butuh waktu. Jadi, bukan berarti hari ini sudah ada LOI kemudian tiba-tiba esok orang groundbreaking,” ujar Hasan.

ARSIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (24/1/2024).

Kesiapan Bandara IKN

Pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan berhasil mendarat di Bandara IKN, Kamis pagi. Pesawat tersebut membawa rombongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.

”Hari ini, kami melakukan proving flight dengan Cessna Citation Longitude, satu pesawat jet yang sama kualifikasinya dengan Boeing 737. Alhamdulillah, pesawat yang kami tumpangi berhasil mendarat dengan lancar dan selamat di Bandara IKN,” ujar Budi.

Ia melanjutkan, tahap verifikasi dan kalibrasi Bandara IKN telah selesai dilakukan beberapa hari yang lalu. Hasilnya, aspek keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara IKN sudah dipastikan memenuhi standar. Dengan demikian, Bandara IKN siap digunakan untuk lepas landas dan pendaratan pesawat kepresidenan selama Presiden Jokowi berkantor di IKN.

Panjang landasan pacu Bandara IKN saat ini sudah mencapai 2.200 meter. Sementara itu, pembangunan gedung terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90 persen. Adapun jalan akses utama menuju bandara hampir selesai 100 persen dan berbagai fasilitas penunjang lain terus dikerjakan. Budi pun optimistis Bandara IKN akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Basuki menambahkan, pesawat jenis RJ-85 yang spesifikasinya serupa dengan pesawat kepresidenan akan mulai diuji coba di Bandara IKN. Jika lepas landas pesawat tersebut berjalan dengan lancar, pesawat kepresidenan dapat langsung menggunakan Bandara IKN. Pesawat kepresidenan tidak perlu lagi lepas landas melalui Bandara Sepinggan, Balikpapan, selama presiden berkantor di IKN.