Risma dan Pramono Mundur, Presiden Buka Pintu Perombakan Kabinet

Perombakan kabinet akan menjadi relevan jika ditujukan untuk kebutuhan transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo.

KOMPAS/HENDRA SETYAWAN

Presiden Joko Widodo saat melantik tiga menteri, satu wakil menteri, dan beberapa kepala badan serta kepala kantor pada Senin (19/8/2024) di Istana Negara, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk kembali merombak Kabinet Indonesia Maju meski masa pemerintahannya tinggal enam pekan lagi. Dua kursi menteri harus kembali diisi setelah ditinggalkan pejabat sebelumnya yang mundur lantaran mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Dua anggota kabinet yang memutuskan untuk mundur adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. Saat ditanya apakah akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat setelah dua anggotanya memutuskan mundur, Presiden Jokowi menjawab, ”Ya, bisa.”

Presiden juga mengonfirmasi bahwa surat pemberhentian Risma dari posisi Menteri Sosial telah ditandatangani pada Jumat (6/9/2024). ”Saya, sudah saya tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya (Tri Rismaharini), tetapi penggantinya nanti sebentar lagi,” ujarnya kepada wartawan dalam wawancara cegat seusai meresmikan Jalan Layang Djuanda serta sembilan jembatan dan beberapa ruas jalan dalam program Inpres Jalan Daerah, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Baca juga: Risma Mundur, Muhadjir Jadi Pelaksana Tugas Mensos, Presiden: Pramono Juga Mundur

Risma telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jawa Timur pada 29 Agustus. Didampingi Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub), Risma maju di Pilkada Jatim dengan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta, mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/8/2024).

Presiden Jokowi telah memberikan izin kepada Risma untuk maju dalam Pilkada Jatim, sehari setelah mantan Wali Kota Surabaya itu didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Kendati tak ada keharusan mengundurkan diri dari jabatan, Presiden Jokowi menilai akan lebih baik jika Risma mundur.

Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas Mensos. Karena itu, Muhadjir akan memegang wewenang dan tanggung jawab mensos sampai diangkat mensos definitif.

Belum ditandatangani

Presiden juga mengaku sudah menerima surat permohonan pengunduran diri Pramono dari jabatan Sekretaris Kabinet pada 2 September lalu. Namun, Presiden belum menerbitkan surat keputusan pemberhentian Pramono sebagai Sekretaris Kabinet. ”(Pramono) sudah (mengundurkan diri) juga, tapi belum saya tanda tangani,” ujarnya.

Sama dengan Risma, Pramono juga mundur karena akan berkontestasi di Pilkada 2024. Pada 28 Agustus, Pramono telah didaftarkan oleh PDI-P sebagai bakal cagub Jakarta. Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P itu diduetkan dengan Rano Karno. Pasangan Pramono-Rano akan menantang pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, setelah mendaftarkan diri untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 di KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Melalui keterangan tertulis, Jumat, Ari mengungkapkan, surat Pramono berisi permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Kabinet terhitung mulai 22 September 2024. Karena itu, keputusan presiden mengenai pemberhentian Pramono sebagai Sekretaris Kabinet akan diterbitkan sesuai dengan permohonan, yakni terhitung mulai 22 September 2024.

”Pada prinsipnya, Presiden akan menyetujui permohonan tersebut. Presiden menghormati hak politik menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah,” ujar Ari.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden Jokowi untuk merespons permohonan pengunduran diri Pramono. Saat ini, Presiden masih kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Pada Jumat siang, Presiden Jokowi berada di Surabaya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Presiden menghormati hak politik menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Sabtu (7/9/2024) untuk meresmikan Jalan Tol Trans- Sumatera. Kemudian, Minggu sore, Presiden menuju Aceh untuk meresmikan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Jalan Tol Trans-Sumatera lagi.

Transisi pemerintahan

Pengunduran diri Risma dan Pramono memang bisa membuka peluang perombakan kabinet. Namun, pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, serta Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai perombakan kabinet tak akan efektif bagi kinerja pemerintahan. Sebab, masa tugas pemerintahan 2019-2024 akan berakhir dalam waktu kurang dari 50 hari.

Arya menegaskan, sesungguhnya tak ada kebutuhan khusus bagi Presiden Jokowi untuk menempatkan pejabat definitif sebagai Sekretaris Kabinet ataupun Menteri Sosial. Sebab, dua jabatan ini bisa saja ditangani oleh pelaksana tugas.

Perombakan kabinet akan relevan jika keputusan itu merupakan hasil komunikasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. ”Sebenarnya tak ada urgensinya kecuali kalau reshuffle kabinet ditujukan untuk transisi pemerintahan,” kata Arya.

Berdasarkan informasi dari sumber di Istana, Presiden Jokowi memang akan berkomunikasi dengan Prabowo terkait pengisian dua kursi menteri yang ditinggalkan Risma dan Pramono tersebut. Perombakan kabinet akan dilakukan jika ada kebutuhan transisi pemerintahan.