Dari Pramono, Luluk, hingga Marshel, Utak-atik Kandidat Pilkada di Menit Terakhir

Perubahan syarat pencalonan membuat partai sibuk bongkar pasang kandidat kepala daerah meski pendaftaran sudah dibuka.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Rombongan bakal calon gubernur-wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono saat menuju Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta, untuk mendaftar Pilkada Jakarta 2024, Rabu (28/8/2024). Pasangan Ridwan Kamil-Suswono ini diusung koalisi 12 partai politik untuk Pilkada DKI 2024.

Jarum jam menunjukkan pukul 02.30 WIB saat panggilan telepon dari Muhaimin Iskandar masuk ke ponsel Luluk Nur Hamidah, Rabu (28/8/2024). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang baru terlelap setengah jam setelah kembali dari Kompleks Parlemen, Jakarta, itu pun langsung terbangun untuk menerima panggilan Ketua Umum PKB itu. Rupanya, Muhaimin mengajak Luluk bicara soal Pemilihan Kepala Daerah 2024.

”Ada telepon pukul 02.30, (ternyata) isinya penugasan,” ujar Luluk saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (28/8/2024) pagi.

Melalui panggilan telepon itu, Muhaimin meminta kadernya tersebut untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Timur 2024, berpasangan dengan kader PKB lainnya, Lukmanul Khakim. Luluk yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IV dan Badan Legislasi DPR diminta untuk menghadirkan nuansa baru di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Nuansa baru dihadirkan dengan melancarkan politik yang mencerdaskan dan membawa angin perubahan bagi masyarakat, dalam suasana yang riang gembira.

”Ketum (Muhaimin) bilang, beliau tak ragu sama sekali dengan kemampuan kader sendiri, dan perempuan,” tuturnya.

RINI KUSTIASIH

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, saat rapat virtual Badan Legislasi, Senin (12/7/2021), yang membahas soal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tak hanya itu, Muhaimin juga meminta agar Luluk berkompetisi tanpa beban sekalipun penugasan itu disampaikan secara mendadak. Ketua DPP PKB itu mengaku tak ada pembicaraan mengenai pencalonan dirinya di internal partai. Akan tetapi, pencalonan dirinya bakal didukung penuh oleh partai.

”Tiba-tiba sudah ada tim kecil yang melakukan tugas bantuan untuk urus ini itu atas perintah ketua fraksi (Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal),” ucapnya.

Keputusan untuk mengusung Luluk-Lukmanul, kata Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri, diambil pada rapat panjang yang berlangsung di kantor pusat partai yang terletak di bilangan Menteng, Jakarta, sejak Selasa hingga Rabu sekitar pukul 03.00. Rapat yang diikuti jajaran Desk Pilkada, DPP, dan Muhaimin itu membahas pencalonan kepala daerah dari PKB, salah satunya di Jatim.

Baca juga: Partai Politik Optimalkan Peluang di Pilkada

Ia tak memungkiri, dibutuhkan rapat panjang untuk membahas perubahan konstelasi politik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada menurunnya ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Meski sudah memasuki hari kedua pendaftaran calon peserta Pilkada 2024, PKB merasa harus mengatur ulang komposisi calon yang akan diusung. Ini karena di sejumlah daerah, PKB dapat mengusung sendiri kandidat tanpa harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain. Akibatnya, penentuan calon secara mendadak pun tidak bisa dihindari.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC) Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024 Ahmad Iman Sukri.

”Kira-kira ada 25 daerah (yang kandidatnya diubah karena terdampak putusan MK),” kata Iman Sukri.

Kendati demikian, ia mengklaim bahwa sosok Luluk dan Lukmanul merupakan bagian dari sejumlah sosok yang sudah dibahas sejak sebulan lalu. Di Jatim, PKB sudah yakin untuk mengusung kader sebelum terjadi perubahan ketentuan pilkada imbas putusan MK. Sebab, tanpa perubahan aturan pun parpol peraih kursi terbanyak di DPRD Jatim itu bisa mengusung calon tanpa berkoalisi. PKB menguasai 22,5 persen kursi DPRD Jatim.

Pramono di Jakarta

Penetapan kandidat pada hari kedua pendaftaran calon kepala daerah juga terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memutuskan mengusung Pramono Anung Wibowo sebagai cagub Jakarta, Selasa. Pramono mengaku sempat menolak tawaran untuk maju di Jakarta, tetapi kemudian mengiyakan perintah Megawati untuk ikut berkontestasi di Jakarta.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Bakal calon dan wakil calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno foto bersama setelah mendaftarkan diri untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 di KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

”Finalnya baru (Selasa) kemarin sore. Saya bertemu Bu Mega. Bu Mega menyampaikan, ’Pram, final’,” ujar Pramono saat ditemui di kediamannya, di Cipete, Jakarta Selatan.

Sebelum keputusan untuk mengusung Pramono dijatuhkan, terjadi dinamika yang sengit di internal PDI-P. Parpol pemenang Pemilu 2024 itu masih menjajaki kemungkinan untuk memasangkan dua mantan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Akan tetapi, dua tokoh itu dianggap berasal dari dua kutub berbeda karena persaingan di antara keduanya sempat memantik polarisasi masyarakat. Di tengah keraguan itu, Pramono muncul sebagai sosok yang dianggap bisa menjadi jalan tengah di antara Anies dan Basuki.

Baca juga: Selain Ditugaskan Megawati, Pramono Anung Sebut Direstui Presiden Jokowi Jadi Cagub

Pada Senin (26/8/2024) sore, Anies pun sempat hadir di Gedung B Kantor DPP PDI-P, Jakarta, saat Megawati mengumumkan bakal calon kepala daerah-bakal calon wakil kepala daerah yang diusung PDI-P untuk 40 daerah. Oleh karena itu, spekulasi bahwa PDI-P akan mengusung Anies pun bermunculan. Akan tetapi, hingga acara selesai, PDI-P tak mengumumkan kandidat yang akan diusung di Pilgub Jakarta.

ISTIMEWA

Anies Baswedan bersama Rano Karno sebelum pengumuman bakal calon kepala-wakil kepala daerah yang diusung PDI-P untuk pilkada di 40 daerah, Senin (26/8/2024).

Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengakui, ada perbedaan pendapat yang terjadi di internal partai. Sejumlah pihak berusaha mendalami peluang

Anies untuk menjadi jembatan antara kelompok nasionalis dan agamis di Jakarta sehingga layak menjadi sosok yang diusung PDI-P. Sementara pihak lainnya mendorong pencalonan Basuki dengan pertimbangan kinerjanya yang baik saat menjadi gubernur Jakarta 2014-2017 dan perlu dilanjutkan.

Di tengah perbedaan itu, PDI-P menyadari bahwa kedua tokoh tersebut memiliki kelompok pendukung yang bertolak belakang. Untuk itu, partai mencoba untuk mencari cara menyinergikan kelompok-kelompok masyarakat itu melalui tokoh yang bisa berperan sebagai jalan tengah. Konsekuensinya, PDI-P terkesan lambat dalam menentukan tokoh yang diusung pada Pilkada Jakarta. ”Kemudian, muncullah alternatif itu kembali Pak Pramono Anung sebagai jalan tengah dari dua kutub ini,” kata Deddy.

Baca juga: Mengapa Pascaputusan MK Peta Koalisi Pilkada di Sejumlah Daerah Berubah?

Meski sudah selesai dengan Jakarta, PDI-P hingga kini masih memproses penetapan kandidat di Pilkada Jatim dan Jawa Barat. Menurut Deddy, pengambilan keputusan pada dua provinsi tersebut perlu mempertimbangkan realitas sosial dan politik setempat. Contohnya, secara sosiologis Jatim terbagi menjadi dua daerah, yakni Tapal Kuda dan Mataraman. Belum lagi, di Jatim juga mengakar kuat kalangan Nahdlatul Ulama.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Deddy Yevri Sitorus

Begitu juga di Jabar. Sejak awal, kata Deddy, PDI-P dikunci oleh gabungan parpol yang membuat ruang manuver menjadi sangat terbatas. Ada kekuatan yang mendorong pengelompokan partai berdasarkan dukungan pada Pilpres 2024.

Meskipun belum diputuskan, telah beredar kabar bahwa PDI-P akan mengusung pasangan kadernya, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Wali Kota Malang Sutiaji, di Pilkada Jatim. Adapun di Pilkada Jabar, PDI-P akan mengusung Ketua DPD PDI-P Jabar Ono Surono.

Ubah dukungan

Pada malam yang sama dengan rapat di Kantor DPP PKB dan pengambilan keputusan di PDI-P, Partai Gerindra juga mengubah pencalonan di sejumlah daerah. Pencalonan Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria yang dipasangkan dengan komedian Marshel Widianto untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang Selatan, Banten, tiba-tiba dibatalkan. Dukungan Gerindra pun dialihkan untuk pasangan kader Golkar, yakni Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

”Iya, pada Selasa malam saya diberi tahu oleh Pak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra) bahwa saya akan diberi penugasan lain sehingga harus mengundurkan diri sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan,” tuturnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak menjelaskan penyebab DPP Gerindra mengalihkan dukungan di Pilwalkot Tangerang Selatan. Akan tetapi, ia tak membantah bahwa hal itu juga terkait dengan putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga banyak parpol bisa mencalonkan sendiri kandidatnya tanpa berkoalisi. Walaupun enggan menjelaskan secara detail, ia mengakui, di Gerindra juga ada beberapa perubahan dukungan selain yang terjadi pada dirinya.

Beberapa jam sebelumnya, Golkar juga menyatakan dukungan resmi untuk kadernya, Airin Rachmi Diany, yang berpasangan dengan Ade Sumardi, kader PDI-P, sebagai pasangan cagub dan cawagub Banten. Padahal, dua hari sebelum dukungan itu diberikan, Golkar telah menyatakan dukungan untuk Andra Soni-A Dimyati Natakusumah yang didukung oleh sebagian besar parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), gabungan parpol pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Airin-Ade pun sempat mendapatkan dukungan dari PDI-P.

Baca juga: Riza-Marshel Batal Maju di Pilkada Tangsel, Gerindra Beralih Dukung Benyamin-Pilar

Sekretaris Jenderal Golkar mengakui, perubahan peta dukungan itu merupakan bagian dari dinamika yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Setelah adanya putusan MK dan pergantian kepengurusan partai pasca-Munas XI Golkar dua pekan lalu, komunikasi politik dengan parpol-parpol KIM untuk mencalonkan Airin mandek. Golkar, sebagai parpol asal Airin yang juga sejak jauh-jauh hari memutuskan untuk mengusung tokoh tersebut, pun berupaya untuk membuka kembali kesempatan untuk mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua dari kiri) saat menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan bakal calon Pilkada Banten 2024, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Fenomena tersebut menunjukkan pengambilan keputusan untuk pilkada tak selalu mulus dan dibuat secara matang sejak jauh-jauh hari. Sering kali keputusan justru diambil pada waktu terakhir dengan pertimbangan yang hanya dipahami elite.