”Reshuffle” Kabinet Perkuat Kemenkominfo, Orang Dekat Prabowo Jabat Wakil Menkominfo
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan alasan penambahan wamen karena banyak ”PR” yang harus segera dituntaskan.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perombakan atau reshuffle kabinet yang diagendakan Presiden Joko Widodo, pagi ini, Senin (19/8/2024), termasuk akan memperkuat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Angga Raka Prabowo, ditunjuk menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, sudah ada Nezar Patria yang menjabat posisi wakil menteri sejak setahun terakhir.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan hal ini. Angga sebelumnya merupakan Staf Khusus dari Prabowo. Ia juga kader dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
”Tugas Kementerian Kominfo sangat berat. Sejumlah hal harus dituntaskan dalam waktu singkat,” ujar Budi Arie, Senin (19/8/2024).
Pekerjaan yang harus segera dituntaskan itu, di antaranya, ialah menyelesaikan peraturan turunan dan kelembagaan untuk pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, percepatan pemberantasan judi daring, perbaikan arsitektur, tata kelola data nasional, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pelayanan publik.
Nezar Patria menjabat posisi Wakil Menkominfo sejak 17 Juli 2023. Saat itu, ia dilantik Presiden Jokowi bersamaan dengan dilantiknya Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo.
Selain penambahan jabatan Wakil Menkominfo, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana mengatakan, ada tiga menteri yang diganti. Selain itu, Presiden akan menunjuk dua kepala badan, yakni Badan Gizi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
”Pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran Kompas, dari tiga menteri yang diganti, dua di antaranya dari PDI Perjuangan. Kedua menteri dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang akan digantikan oleh anggota DPR asal Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
Adapun posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM bakal diisi oleh mantan Ketua Kadin yang juga mantan Dubes Indonesia di Amerika Serikat, dan pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani.
Selain itu, untuk posisi Kepala Badan Gizi Nasional akan diisi oleh Dadan Hindayana. Badan ini badan baru yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Adapun untuk posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kabarnya akan dijabat oleh pendiri lembaga survey Cyrus Network, Hasan Nasbi, sedangkan Taruna Ikrar bakal dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Hasan Nasbi saat ditanya wartawan mengaku baru dikabari kemarin pagi. ”Saya dikabari kemarin kemarin pagi. Nanti tunggu selesai dilantik baru kami kasih tahu,” kata Hasan Nasbi sebelum pelantikan.
Menurut Hasan, komunikasi Presiden Jokowi tergolong luar biasa. ”Komunikasi verbal dan nonverbalnya, jago. Apa saja yang dilakukan dan keluar dari Pak Jokowi kan jadi berita kan,” ucapnya.
Tak jadi diganti
Sementara untuk posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tidak jadi diganti. Semula Kompas memperoleh informasi Siti bakal diganti oleh Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni. Siti Nurbaya merupakan satu-satunya kader Partai Nasdem yang ada di kabinet saat ini.
Rumor reshuffle kabinet sebenarnya sudah mengemuka sejak sepekan terakhir. Pada Selasa (13/8/2024), Presiden Jokowi sempat melemparkan sinyal itu ketika ditanya wartawan di Ibu Kota Nusantara. ”Ya, kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya, kan, udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Presiden Jokowi.
Reshuffle itu diduga terjadi pada Rabu (14/8/2024). Namun, di hari itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis, menegaskan tidak ada rencana dan agenda penggantian menteri.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas pagi ini, reshuffle kemudian direalisasikan oleh Presiden pagi ini karena disulut aksi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dinilai kelewatan setelah membeberkan rekaman sebagian pidato Presiden Jokowi kepada pers. Karena itu, reshuffle menyasar dua menteri yang diisi kader PDI Perjuangan. Sebaliknya, petinggi PDI-P disebut-sebut juga marah besar akibat isi pidato Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. ”Suka-suka Presiden soal reshuffle. Tak ada yang biasa menolak dan menghentikan. Namun, reshuffle kali ini lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Karena, waktu 2,5 bulan tak bisa bicara banyak soal kinerja,” kata Adi.
Aroma politis itu bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, reshuffle ini bisa dilihat sebagai bagian dari bersih-bersih politik yang menyasar menteri dari PDI Perjuangan. Reshuffle ini juga sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo dengan menyingkirkan menteri dari partai yang berseberangan pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Di Pilpres 2024, PDI-P mengusung capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Adapun Jokowi cenderung mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Pembetulan:
Artikel ini semula berjudul "Reshuffle Kabinet Sasar Wakil Menkominfo, Orang Dekat Prabowo Gantikan Nezar Patria", tetapi mengacu informasi terbaru, tidak ada pergantian posisi Wakil Menkominfo, yang ada adalah penambahan posisi Wakil Menkominfo. Demikian informasi ini diperbarui.