Agus Gumiwang Menolak Jadi Ketum Golkar, Kans Bahlil Menguat?
Meski punya kesempatan, Agus Gumiwang menolak jadi Ketum Golkar. Aspirasi kader mengerucut pada Bahlil Lahadalia.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, KURNIA YUNITA RAHAYU
·5 menit baca
Terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar kian menguatkan kabar yang berembus setelah Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar. Tak sebatas itu, kabar tersebut menyebutkan pula bahwa Bahlil Lahadalia akan terpilih dalam Musyawarah Nasional Ke-11 Golkar, Agustus 2024. Apakah kabar ini akan menjadi kebenaran sama seperti mulusnya jalan Agus memimpin sementara Golkar?
Dalam jumpa pers setelah terpilih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Golkar, Selasa (13/8/2024) malam, Agus Gumiwang berulang kali menegaskan bahwa dirinya tak akan maju sebagai calon Ketum Golkar di Munas Golkar, 20 Agustus mendatang. Seusai jumpa pers, Agus menyatakan alasannya adalah alasan pribadi. Namun, saat ditanya kembali apa alasan dimaksud, ia tak mau mengungkapkannya. Ia pun menampik adanya tekanan di balik keputusannya itu.
”Enggak ada tekanan. Mana yang bisa menekan? Mana bisa Golkar ditekan-tekan,” tegasnya.
Padahal, dengan menjabat posisi strategis sebagai Plt Ketum, peluangnya besar untuk menggalang dukungan pengurus pusat dan daerah pemilik suara di Munas Golkar. Rekam jejak pengabdiannya pun panjang di Golkar, mewakili Golkar di DPR, serta di eksekutif sebagai Menteri Perindustrian saat ini. Ditambah lagi, Agus merupakan putra politisi senior Golkar yang pernah menjabat menteri di era Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ginandjar Kartasasmita, yang masih punya pengaruh di Golkar. Agus pun kerap disuarakan namanya untuk maju sebagai calon ketum Golkar.
Dengan rekam jejak dan peluang merebut kursi ketum yang ada, tetapi kesempatan itu tak diambil, seolah menguatkan kabar dari sejumlah politisi Golkar bahwa Agus sebatas menjadi Plt Ketum Golkar untuk menggantikan sementara Airlangga. Sebagai Plt Ketum, ia akan melapangkan jalan bagi koleganya di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, agar terpilih di Munas Golkar.
Ambisi Bahlil yang juga kader Golkar untuk memimpin partai berlambang pohon beringin itu sejatinya sudah terendus lama. Tahun lalu, misalnya, ketika isu Munas Luar Biasa (Munaslub) Golkar berembus, namanya juga muncul. Ia bahkan telah bergerak menggalang dukungan dari pengurus daerah Golkar.
Enggak ada tekanan. Mana yang bisa menekan? Mana bisa Golkar ditekan-tekan.
Belakangan, jejak Bahlil mengejar kursi ketum Golkar terlihat setelah ia silaturahmi ke politisi senior Golkar yang juga Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dan juga Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan dengan Presiden, Bahlil mengakui meminta arahan terkait dinamika politik yang terjadi di tubuh Golkar. Adapun pertemuan dengan Kalla sebagai bentuk silaturahmi kepada senior di Golkar.
Selepas Agus terpilih menjadi Plt Ketum Golkar, sejumlah elite Golkar pun menguatkan sinyal Bahlil akan maju sebagai calon ketum di Munas Golkar mendatang. Wakil Ketua Umum Golkar Dito Ariotedjo, misalnya, menyampaikan bahwa aspirasi dari pengurus dan kader mengerucut ke Bahlil. ”Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil,” katanya.
Apakah artinya Bahlil akan menjadi calon tunggal di Munas?
Dito tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Ada atau tidak calon lain selain Bahlil diminta menanti hingga masuk tahapan pendaftaran calon ketum Golkar.
”Nanti kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak. Nanti akan ditentukan dalam forum nantinya calon tunggal atau tidak,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham beberapa jam sebelum rapat pleno DPP Golkar memutus Agus sebagai Plt Ketum, bahkan sudah mengklaim, sebanyak 34 pengurus tingkat provinsi Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar definitif. Bahkan, Agus dan jajaran Wakil Ketua Umum Golkar, seperti Bambang Soesatyo, disebut bakal ikut mendukung Bahlil.
Bekas koruptor kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 ini pun membantah adanya pandangan elite Golkar yang menyebut Bahlil tidak memenuhi syarat menjadi ketua umum Golkar. Pernyataan tersebut dinilai sebagai manuver politik adu kepentingan jelang penentuan ketua umum definitif Partai Golkar.
Merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, calon ketua umum harus aktif terus-menerus sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Selain itu, juga harus pernah menjadi pengurus partai tingkat pusat dan/atau tingkat provinsi dan/atau organisasi pendiri selama satu periode. Dengan demikian, kata Idrus, Bahlil memenuhi persyaratan karena pernah menjadi Bendahara DPD Golkar Provinsi Papua. Ia pun menunjukkan surat keputusan kepengurusan Bahlil yang ditandatangani Aburizal Bakrie, ketua umum Golkar saat itu.
Saat ditanyakan kepada Agus Gumiwang terkait klaim dukungan bagi Bahlil itu, ia pun seperti menguatkan. ”Insya Allah,” ujarnya.
Yang jelas, ia menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran pengurus di daerah dan pusat sebagai pemilik suara di munas untuk menentukan. Ia juga mengaku belum tahu apakah Bahlil akan menjadi calon tunggal atau tidak. Sejauh ini, menurut dia, belum ada yang menyatakan secara resmi maju sebagai calon ketum. Waktu pendaftaran pun belum dibuka. ”Kepentingan saya sebagai Plt Ketua Umum menjaga betul soliditas Partai Golkar, menjaga betul martabat Golkar sehingga rapimnas dan munas bisa diselenggarakan sebaik-baiknya,” katanya.
Terkait dukungan dari para pemilik suara bagi Airlangga untuk kembali menjadi Ketum Golkar 2024-2029, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, dukungan dinyatakan sebelum Airlangga mundur. ”Tapi dengan pernyataan Pak Airlangga mundur sebagai ketua umum, ya tentu otomatis semuanya gugur,” ujarnya.
Adapun menyangkut Bahlil, ia mengatakan, semua kader Golkar yang memenuhi syarat menjadi ketum berpeluang untuk merebut kursi ketum. Yang tertutup peluangnya adalah figur dari eksternal partai, seperti Presiden Joko Widodo atau wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sebab, untuk menjadi ketum harus berstatus kader Golkar.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat dengan mulusnya proses penentuan Plt Ketum Golkar dalam rapat pleno DPP Golkar yang hanya berlangsung sekitar 30 menit, memperlihatkan kemungkinan bahwa proses penentuan ketum Golkar di munas juga bakal mulus. Hal itu juga terindikasi dari tidak adanya respons dari pengurus daerah terkait mundurnya Airlangga serta penyelenggaraan pleno.
Dengan kata lain, bisa jadi kesepakatan soal Agus menjadi Plt Ketum Golkar sekaligus Bahlil menjadi ketum Golkar sudah satu ”paket” dengan mundurnya Airlangga Hartarto. Artinya, keputusan soal Agus dan Bahlil sudah disepakati oleh elite-elite Golkar jauh sebelum rapat-rapat penting di Golkar. Apakah betul demikian? Kita lihat di Munas Golkar pada 20 Agustus 2024.