Pascaserangan ”Ransomware” LockBit 3.0 ke PDN, Layanan Imigrasi Cepat Pulih karena Data Cadangan
Layanan keimigrasian lebih cepat pulih karena data cadangan yang dikelola secara mandiri.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim layanan terkait keimigrasian sudah pulih sepenuhnya sejak Jumat (28/6/2024). Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan data cadangan yang selama ini disimpan di Pusat Data Keimigrasian atau Pusdakim.
”Hari ini kami sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian, mulai dari perlintasan, visa online, izin tinggal, hingga paspor, sudah recover 100 persen,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim, dalam jumpa pers, Jumat (28/6/2024).
Silmy memaparkan, 12 jam setelah layanan keimigrasian tidak bisa diakses karena gangguan di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis (20/6/2024), dia memutuskan untuk memindahkan dan mengintegrasikan data cadangan yang berada di Pusdakim tersebut ke pusat data alternatif.
Proses pemindahan itu memakan waktu 24 jam dan proses pengaturan ulang memerlukan 24 jam lagi. Total dibutuhkan dua hari agar pusat data alternatif yang dimiliki Ditjen Imigrasi untuk melayani kembali dapat diakses meski secara bertahap.
Jangan menggantungkan nasib kita kalau kita belum bisa survivekarena yang dipertaruhkan itu kepercayaan publik.
Rinciannya, sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu (22/6/2024) malam, sedangkan autogate, aplikasi visa, izin tinggal, aplikasi M-Paspor dan cekal online sudah normal pada Minggu (23/6/2024). Adapun sistem layanan imigrasi, antara lain, perlintasan, visa, izin tinggal, dan sistem penerbitan paspor, telah beroperasi normal pada Jumat (28/6/2024).
Pelayanan paspor menjadi yang terakhir pulih karena pengaturan ulangnya harus dilakukan di setiap tempat yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri. Total terdapat 431 layanan paspor, dengan 151 di antaranya ada di luar negeri. Pada saat terjadi gangguan di Pusat Data Nasional (PDN), terdapat sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya terhambat selama tiga hari.
Menurut Silmy, ketika gangguan terjadi, pihaknya meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar data cadangan yang ada di PDN dapat digunakan. Namun, dari data yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 565 file, yang tersedia di PDN yang berada di Batam hanya sebanyak 190 file.
Akhirnya, Silmy memutuskan untuk menggunakan data cadangan yang berada di Pusdakim, alih-alih menggunakan data cadangan di Batam. ”Akhirnya kami pakai data Pusdakim saja. Enggak ada masalah, cuma kerjanya saja lebih pusing,” ujarnya.
Silmy mengatakan, pada April 2024, pihaknya pernah bersurat kepada Kemenkominfo untuk meminta dibuatkan replika atau data cadangan di PDN. Permintaan itu dilayangkan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan sewaktu-waktu, tetapi surat itu tidak berbalas.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pihak internal Ditjen Imigrasi untuk menyiapkan data cadangan secara mandiri. ”Jangan menggantungkan nasib kita kalau kita belum bisa survive karena yang dipertaruhkan itu kepercayaan publik,” kata Silmy.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di depan Komisi I DPR mengatakan, pihaknya masih menelusuri penyebab PDN terkena ransomware. Dia pun mengklaim telah mengetahui pelakunya. Oleh karena itu, Budi memastikan, pihaknya dalam waktu dekat akan menjelaskan hal itu kepada publik.