Wapres Instruksikan Investigasi Lumpuhnya Pusat Data Nasional

Wapres Ma'ruf Amin meminta lumpuhnya Pusat Data Nasional akibat serangan siber ”ransomware” jangan terulang lagi.

ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pidato penutupan Muktamar Ke-20 Mathla’ul Anwar secara virtual dari kediaman wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika lumpuh akibat serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024). Akibatnya, tak cuma down, tetapi juga mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari atau Minggu lalu.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta dilakukan investigasi terus agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.

”Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan [investigasi] oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan pihak keamanan sedang mencari penyebabnya,” ujar Wapres saat menjawab pers setelah menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional Ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024).

Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, kata Wapres, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Antrean penumpang di pintu keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis (20/6/2024), sekitar pukul 17.15 WIB. Antrean tersebut disebabkan oleh gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga pemeriksaan penumpang oleh imigrasi di pintu keberangkatan internasional dilakukan secara manual.

Satu data nasional

”Memang peristiwa ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya.

Salah satunya, kata Wapres, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer. ”Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tuturnya.

Baca juga: Gangguan Server Merembet ke Kegiatan Birokrasi dan Pemerintahan, BBSN Minta Maaf

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, serangan siber terhadap server PDN yang menggunakan virus ransomware jenis baru atau dikenal sebagai Lockbit 3.0., disebutkan adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN senilai 8 juta dollar AS.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Seorang jurnalis memotret simulator smart city yang ada di Pusat Pengembangan SDM Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Simulator tersebut digunakan untuk mempelajari sejumlah ancaman serangan siber yang umum terjadi pada kota yang terintegrasi dengan sistem elektronik.

Jaga isi siaran media massa

Terkait dengan Peringatan Hari Penyiaran Nasional Ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Wapres Amin meminta KPI memiliki peran penting untuk menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. KPI perlu memastikan isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku.

”Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres.

Pasalnya, menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat.

”Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” ujarnya.

Di samping itu, Wapres juga menyebutkan, penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat.

”Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya.

KOMPAS/ALOYSIUS B KURNIAWAN

Pemimpin Redaksi TVOne Karni Ilyas (berbaju putih) bersama jajaran TVOne sedang menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) pada 17 Mei 2016 di Jakarta.

Tanggung jawab KPI

Menutup sambutannya, Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolok ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel.

Baca juga: Migrasi Penyiaran Jangan Mengabaikan Kebutuhan Masyarakat

”Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, hadir pula Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para ketua KPI daerah beserta jajaran.