Grace Natalie Komisaris Mind Id, Musim Balas Jasa Jokowi-Prabowo?

Grace Natalie ditunjuk sebagai komisaris holding perusahaan tambang negara, Mind Id. Jabatan komisaris BUMN dibagi-bagi?

TIM MEDIA GERINDRA

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengemudikan kendaraan taktis di gudang amunisi milik PT Pindad (Persero) di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Grace Natalie dan sejumlah pendukung calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, hingga kerabat Presiden Joko Widodo ditunjuk sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini dikritik publik karena jabatan komisaris justru digunakan sebagai ajang politik balas jasa yang cenderung ke arah nepotisme.

Trends24.in mencatat, sejak Selasa (11/6/2024) hingga Rabu (12/6/2024), tanda pagar (tagar) #komisaris terus terpopuler di aplikasi X. Publik menyoroti masifnya bagi-bagi jabatan komisaris BUMN kepada para pendukung Prabowo-Gibran dan kerabat Jokowi. Para pendukung Prabowo-Gibran ini bisa berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan Partai Gerindra yang merupakan partai besutan Prabowo.

Sejumlah nama yang terdata menduduki jabatan komisaris di sejumlah anak BUMN, misalnya, anggota Dewan Pakar TKN, Fuad Bawazier, sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (Mind Id); Wakil Ketua TKN yang juga Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, sebagai Komisaris BUMN Mind Id; Wakil Bendahara TKN yang juga anggota Dewan Pembina Gerindra, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina; dan Wakil Ketua TKN Condro Kirono sebagai Komisaris Independen PT Pertamina.

Ada pula anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang; eks kader PSI yang juga Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara Amany, sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III; istri Komandan TKN Muhammad Arief Rosyid, Siti Zahra Aghnia, sebagai Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga; serta eks pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berpindah mendukung Prabowo-Gibran, Prabu Revolusi, sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.

Selain itu, kerabat Jokowi yang juga menduduki jabatan komisaris anak usaha BUMN ialah Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang merupakan keponakan Jokowi, diangkat sebagai Manager Non-Government Relations PT Pertamina; serta keponakan Jokowi yang lain, Joko Priyambodo, ditunjuk menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik. Joko baru bekerja selama tujuh tahun di Pertamina.

Politik balas jasa

Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo berpandangan, sebenarnya sudah banyak bukti bahwa jabatan komisaris adalah politik balas jasa dan cenderung ke arah nepotisme. Ia melihat sangat sedikit penunjukan komisaris didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme.

”Sebagian tokoh yang kritis, seperti akademisi dan peneliti, juga dirangkul ke dalam berbagai jabatan, seperti komisaris dan konsultan sebagai ’politik kooptasi’, dirangkul agar tidak terlalu frontal kritiknya,” ujar Wahyudi.

Baca juga: Menyoal Jabatan Politis Komisaris BUMN

MKP.FISIPOL.UGM.AC.ID

Wahyudi Kumorotomo

Jika ini terus terjadi, kata Wahyudi, kinerja di BUMN akan terus menurun dan makin banyaknya jabatan komisaris akan memboroskan keuangan BUMN. Ia pun khawatir, BUMN yang seharusnya berorientasi profit justru menjadi lahan untuk diperas karena prosesnya yang bernuansa politis dan cenderung transaksional.

”Utang BUMN sudah menumpuk karena tidak dikelola secara profesional, termasuk akibat ’penugasan’ dalam banyak proyek infrastruktur,” tuturnya.

Baca juga: Tata Kembali Regulasi Pengangkatan Komisaris BUMN

Ia menyoroti bagi-bagi jabatan komisaris ini yang terjadi di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan transisi ke pemerintahan Prabowo. Ini menunjukkan ada kompromi yang lebih awal antara Jokowi dan Prabowo dalam proses peralihan kekuasaan. Keduanya seakan saling menitip nama untuk jabatan komisaris tersebut.

”Bagi-bagi jabatan tampaknya juga akan terjadi bukan hanya dalam posisi di kabinet, melainkan juga saling titip nama di jabatan komisaris BUMN. Menjelang pelantikan Presiden Oktober 2024, tampaknya ini akan terus terjadi,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah) seusai acara Kopi Darat Nasional yang merupakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-8 PSI di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (31/1/2023) malam.

Nonaktif dari partai

Dihubungi secara terpisah, Grace Natalie menilai tidak tepat jika penunjukan dirinya sebagai komisaris dianggap sebagai ajang bagi-bagi jabatan atas dukungannya terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Sebab, untuk menduduki kursi komisaris, ia juga tetap harus melalui proses seleksi.

”Prosesnya di Kementerian BUMN. Silakan ditanyakan ke sana. Silakan juga dicek kredensial saya, pendidikan, pengalaman kerja dan organisasi,” ujarnya.

Baca juga: Grace Natalie Belum Tentu Melenggang ke Senayan

Grace menegaskan bahwa dirinya kini sudah tidak berada di struktur PSI sejak penugasan di Istana sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi, pertengahan Mei 2024.