Pastikan Pemekaran di Papua Berdampak pada Masyarakat

Adanya perwakilan dari tiap daerah otonom baru di Papua diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi dan koordinasi program.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menandatangani prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

MERAUKE, KOMPAS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua pemangku kepentingan di Papua Selatan mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut. Dampak dari pemekaran wilayah harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Wapres Amin mengatakan, kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus terus mengawal agar dampak dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah pun telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP). Badan tersebut dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

”Melalui BPP, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua,” ujar Wapres Amin dalam pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan, di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Melawat ke DOB Papua, Wapres Amin Pastikan Percepatan Pembangunan Berdampak pada OAP

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan sambutan dalam pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan, di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Turut hadir di acara tersebut, antara lain, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta bupati dan penjabat bupati di wilayah Papua Selatan. Sebelum acara tersebut, Wapres Amin menghadiri acara tatap muka dan dialog bersama para kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Papua Selatan.

Papua Selatan merupakan salah satu dari empat DOB di Papua. Empat DOB di Papua meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Papua Selatan lahir dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diundangkan pada 25 Juli 2022. Sementara pengisian penjabat Gubernur Papua Selatan dilakukan pada 11 November 2022.

Baca juga: Kunjungan Wapres, Aspirasi Pemekaran, dan Asa Damai di Papua

Wapres Amin menuturkan, kehadiran Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Papua Niugini akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah. Keberadaan DOB ini juga akan mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan.

Saat ini, pemerintah sudah siap meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022–2041. Ada tiga misi utama dalam RIPPP itu, yakni Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. RIPPP tersebut akan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua.

Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan sambutan dalam pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan, di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Dalam kerangka RIPPP, lanjutnya, pihaknya akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di Indonesia timur. Selain itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah, seperti wisata sejarah di Boven Digul dan Festival Asmat, agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia.

”Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan,” ujar Wapres Amin.

Lebih jauh, Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan. Para pihak mesti mempertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah.

Baca juga: Wapres, Dana Otsus, dan Harapan Kesejahteraan Papua

Pembangunan kawasan sentra pemerintahan Papua Selatan tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan. Oleh karena itu, kawasan pemerintahan harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau dan penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif.

Di sisi lain, Wapres Amin berharap seluruh masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai. Dengan demikian, Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas.

Baca juga: Pilkada Papua Diprediksi Lebih Rawan Dibandingkan Saat Pemilu, Sinergi Pengamanan Diperkuat

Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, pembentukan organisasi perangkat daerah telah selesai. Pihaknya pun terus membangun sarana-prasarana gedung pemerintahan. Sementara untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dari jalur pengangkatan masih diseleksi oleh tim.

”Kami menargetkan pelantikan DPRP jalur otonomi khusus bersamaan dengan DPR Papua Selatan hasil pemilu,” ujar Apolo.